BANDA ACEH — Ekonomi biru tengah menjadi primadona dalam setiap forum pembangunan, dari tingkat daerah hingga internasional. Pemerintah pusat dan daerah, pelaku industri, hingga lembaga multilateral ramai membicarakan laut sebagai ruang ekonomi baru: perikanan, wisata bahari, industri pesisir, hingga perdagangan karbon biru disebut-sebut mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Aceh, dengan garis pantai panjang dan kekayaan terumbu karang yang melimpah, disebut-sebut memiliki peluang besar dalam pengembangan konsep ini.
Namun, optimisme itu belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Di banyak wilayah pesisir Aceh, pembangunan terus berlangsung sementara kesehatan lingkungan laut justru semakin memburuk. Ironi ini menjadi paradoks yang sulit diabaikan.
Terumbu karang, yang menjadi fondasi kehidupan biota laut dan benteng alami abrasi, kini berada dalam tekanan berat. Kenaikan suhu laut akibat perubahan iklim memicu pemutihan karang atau coral bleaching di berbagai perairan. Pada saat yang sama, tekanan dari aktivitas manusia terus meningkat: pencemaran sampah plastik, penangkapan ikan yang merusak, pembangunan pesisir yang tak terkendali, hingga wisata bahari yang minim edukasi lingkungan.
Kerusakan ini bukan sekadar persoalan lingkungan. Nelayan mulai kehilangan sumber penghidupan, hasil tangkapan ikan menurun drastis, wisata bahari kehilangan daya tarik, dan masyarakat pesisir semakin rentan terhadap abrasi maupun dampak perubahan iklim. Ekosistem yang menjadi penopang kehidupan justru dikorbankan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek.
Paradoks ekonomi biru mulai tampak jelas. Laut dipromosikan sebagai simbol pembangunan berkelanjutan, tetapi berbagai aktivitas ekonomi justru masih sering memberikan tekanan terhadap ekosistem yang menjadi penopangnya. Kawasan wisata bahari dikembangkan besar-besaran tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Jumlah wisatawan terus dikejar, tetapi pengawasan terhadap kerusakan terumbu karang sering diabaikan. Kapal wisata berlalu-lalang di kawasan sensitif, sampah plastik meningkat, dan aktivitas bawah laut berlangsung tanpa edukasi yang memadai.
Pembangunan kawasan pesisir juga semakin masif. Laut perlahan dipandang semata-mata sebagai ruang investasi. Selama menghasilkan keuntungan ekonomi, eksploitasi dianggap wajar. Sementara kerusakan ekosistem sering diposisikan sebagai konsekuensi yang "nanti bisa diperbaiki".
Kenyataannya, laut bukan ruang tanpa batas. Ekosistem laut memang memiliki kemampuan untuk pulih, tetapi juga mempunyai batas daya dukung. Ketika tekanan terus berlangsung tanpa pengelolaan yang bijak, kemampuan tersebut perlahan akan melemah. Terumbu karang membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun untuk tumbuh, tetapi dapat rusak hanya dalam hitungan menit akibat aktivitas manusia yang tidak terkendali.
Karena itu, ekonomi biru seharusnya tidak dimaknai sekadar memperbanyak aktivitas ekonomi di laut. Konsep ini mestinya menempatkan kesehatan ekosistem sebagai fondasi utama pembangunan. Logikanya sederhana: tidak mungkin membangun ekonomi laut yang berkelanjutan di atas ekosistem yang rusak. Tidak ada wisata bahari yang bertahan lama di laut yang karangnya mati. Tidak ada perikanan yang produktif jika habitat ikan terus mengalami degradasi. Tidak ada kesejahteraan masyarakat pesisir apabila laut kehilangan daya dukung ekologisnya.
Masyarakat di berbagai wilayah pesisir Aceh telah lama hidup berdampingan dengan laut dan memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Nelayan tradisional, komunitas penyelam, pemuda pesisir, hingga kelompok perempuan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan laut, baik melalui praktik lokal, edukasi lingkungan, maupun keterlibatan dalam kegiatan konservasi. Pembangunan ekonomi biru, jika ingin benar-benar berkelanjutan, harus berangkat dari kearifan lokal itu—bukan dari proyeksi investasi semata.