IDI — Ratusan siswa SD Negeri Sarah Gala di pedalaman Aceh Timur telah belajar di bawah tenda selama berbulan-bulan sejak bangunan sekolah mereka luluh lantak diterjang banjir. Kondisi itu kian memprihatinkan setelah tenda darurat yang menjadi satu-satunya tempat belajar roboh diterpa angin kencang. Beruntung, peristiwa itu terjadi saat siswa tengah menjalani libur tahun ajaran baru.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bergerak cepat menyiapkan solusi sementara. Sebanyak empat ruang kelas darurat akan dibangun di Dusun Rantau Panjang Rubek dan lima ruang di Dusun Sarah Gala, ditambah satu unit rumah guru.
Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, mengaku telah berkomunikasi langsung dengan kepala desa setempat untuk mempercepat penyelesaian legalitas tanah. Ia menargetkan proses sertifikasi lahan selesai dalam waktu satu pekan.
“Saya sudah bicara langsung dengan kepala desa, ditargetkan satu pekan ini rampung soal sertifikat lahan. Dana pembangunan sekolah yang hancur itu bersumber dari program revitalisasi sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dananya sudah tersedia,” ujar Al Farlaky, Rabu (1/7/2026).
Dana pembangunan kembali SD Negeri Sarah Gala berasal dari program revitalisasi sekolah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bupati optimistis pembangunan permanen bisa dimulai bulan depan.
“Pekerjaan rumah kita berikutnya yaitu mendorong pengadaan mobiler dan sarana pendukung lainnya agar anak-anak Aceh Timur dapat kembali belajar dengan nyaman seperti sediakala,” ucap Al Farlaky.
Program revitalisasi ini memiliki konsep berbeda dari proyek konstruksi pada umumnya. Sebagian pembangunan dilakukan melalui mekanisme swakelola oleh kepala sekolah sehingga proses pengerjaan diharapkan berlangsung lebih cepat. Bupati menargetkan seluruh proses revitalisasi selesai pada awal Desember 2026.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur tidak hanya fokus pada satu sekolah. Bupati menyebutkan bahwa sekolah-sekolah lain yang rusak akibat banjir pada November lalu juga telah diusulkan dalam program revitalisasi sekolah ke kementerian.
Langkah ini menjadi prioritas mengingat akses pendidikan di wilayah pedalaman Aceh Timur sangat bergantung pada keberadaan sekolah negeri. Jika pembangunan kembali terus tertunda, dikhawatirkan akan semakin banyak siswa yang kehilangan hak belajarnya.