BANDA ACEH — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara soal usulan Pemerintah Aceh yang ingin gas dari Blok Andaman diolah di darat, bukan lewat kapal pengolah lepas pantai atau FPSO. Pemerintah pusat hingga kini belum mengambil keputusan akhir. Kajian tengah berjalan.
Bahlil menegaskan bahwa pengelolaan gas adalah kegiatan bisnis yang harus mempertimbangkan keuntungan dan efisiensi. Setiap opsi pengolahan akan dihitung matang berdasarkan biaya investasi dan potensi pendapatan.
“Saya belum bisa memutuskan karena masih dalam pembahasan. Yang kita harus cari yang win-win. Kita ngak bisa mengatakan A kalau cost-nya tinggi,” kata Bahlil.
Menurutnya, jika hasil perhitungan menunjukkan pengolahan di darat lewat KEK Arun layak secara ekonomi, usulan tersebut bisa dipertimbangkan. Namun, jika biaya terlalu besar, realisasinya akan sulit.
“Karena nggak ada bisnis yang akan ujungnya rugi. Harus semuanya untung, ya. Untung bagi rakyat Aceh dalam konteks untuk pendapatannya, untung bagi investor. Dan kita bisa melakukan sharing terhadap pendapatan itu,” ujarnya.
Salah satu tantangan utama yang diakui Bahlil adalah pembangunan infrastruktur pipa dari lokasi sumur di laut menuju daratan. Blok Andaman berada lebih dari 12 mil laut dari garis pantai.
“Kalau kita bangun pipanya, itu cost-nya memang tinggi. Dan itu tidak akan menghasilkan harga jual gas yang kompetitif. Itu bisa sampai dengan di atas 10 dolar per MMBTU,” kata Bahlil.
Biaya besar itu dinilai bisa membuat harga jual gas kurang bersaing di pasar. Hal ini menjadi pertimbangan serius sebelum pemerintah memutuskan lokasi pengolahan.
Pemerintah Aceh mengusulkan agar gas Blok Andaman tidak diolah menggunakan skema FPSO di laut lepas. Mereka ingin gas diproses di darat melalui pembangunan onshore receiving facility (ORF) di KEK Arun Lhokseumawe.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga meminta agar alokasi gas diprioritaskan untuk kebutuhan industri di Aceh. Penyesuaian terhadap Plan of Development (PoD) juga diusulkan agar sejalan dengan rencana hilirisasi di daerah.
Usulan tersebut telah disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf kepada Presiden RI dan Menteri ESDM beberapa waktu lalu.