BANDA ACEH — Volume transaksi QRIS di Aceh juga ikut melonjak drastis. BI mencatat terjadi 33,5 juta transaksi hingga Mei 2026, atau naik 348 persen secara tahunan. Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menyebut pertumbuhan ini menunjukkan makin akrabnya masyarakat dengan pembayaran digital untuk belanja sehari-hari.
Salah satu pemicu utama akselerasi ini adalah kebijakan pembebasan Merchant Discount Rate (MDR) bagi Usaha Mikro (UMi) untuk transaksi hingga Rp500 ribu per transaksi. Kebijakan yang mulai berlaku sejak 2025 itu dinilai meringankan ongkos pedagang kecil dan mendorong mereka beralih dari uang tunai.
“Hal ini menunjukkan bahwa QRIS yang memang ditujukan untuk transaksi retail atau kecil, semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk berbelanja,” kata Agus, Rabu (15/7/2026).
Jumlah pengguna QRIS di Aceh kini mencapai 784.942 orang, tumbuh 16 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, jumlah merchant yang terdaftar mencapai 301.998 atau naik 45 persen secara tahunan.
Agus mengatakan pertumbuhan merchant merupakan hasil strategi on-boarding yang dilakukan BI bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan perbankan. Strategi ini menyasar berbagai sektor, termasuk warung kopi, kafe, restoran, pertokoan, pedagang eceran, hingga pelaku usaha syariah.
Untuk memperluas penggunaan QRIS, BI Aceh menggelar sejumlah program. Di antaranya QRIS Merchant Challenge bagi pelaku usaha kafe dan restoran, edukasi transaksi nontunai pada Gerakan Pangan Murah (GPM) di Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh Jaya, serta kolaborasi Car Free Day di Meulaboh.
BI juga menggelar QRIS Jelajah Kuliner Indonesia 2026 yang mendorong digitalisasi merchant kuliner lokal. Selain itu, edukasi perlindungan konsumen melalui program Peduli, Kenali, Adukan (PeKA) diberikan kepada pelajar dan berbagai komunitas.
Agus menegaskan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, PJP bank maupun nonbank, serta mitra strategis lainnya. “Bank Indonesia senantiasa berkomitmen untuk mendorong akselerasi ekonomi digital yang inklusif dan merata di seluruh pelosok Tanah Air, termasuk di Provinsi Aceh,” tutupnya.