Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menegaskan transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi utama pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu (15/7/2026).
Menurut Fadhlullah, kepercayaan publik merupakan faktor utama dalam meningkatkan penghimpunan dan pengelolaan dana umat. Karena itu, pengelolaan ZISWAF harus dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. “Insyaallah, jika kita transparan, masyarakat akan percaya kepada Baitul Mal. Itulah kunci untuk menggerakkan potensi ekonomi umat,” ujarnya.
Fadhlullah menambahkan, Baitul Mal merupakan salah satu lembaga keistimewaan Aceh yang lahir dari amanat perdamaian melalui Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Ia berkomitmen mendorong pengelolaan zakat yang lebih modern dan terbuka. Salah satu prioritasnya adalah memperjuangkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar zakat secara resmi melalui Baitul Mal. Dengan demikian, potensi ekonomi umat di Aceh bisa lebih optimal digerakkan. “Transparansi adalah hal paling penting dalam pengelolaan zakat, sedekah, dan wakaf,” tegas Fadhlullah.