BANDA ACEH — Risman A. Rachman mengkritik praktik politik yang kerap meminggirkan kader partai demi figur bermodal besar. Ia mengutip akademisi Ferry Daud Liando dalam artikel Kompas (2025) yang menyebut lemahnya kaderisasi partai menghambat konsolidasi demokrasi.
"Kadang yang dicalonkan belum pernah berproses di partai politik, hanya modal kartu tanda anggota dadakan bisa maju menjadi calon kepala daerah," tulis Risman mengutip Ferry.
Menurut Risman, kaderisasi merupakan fondasi untuk membentuk pemimpin yang memahami ideologi, sejarah perjuangan, dan aturan organisasi. Tanpa proses tersebut, partai berpotensi menjadi sekadar kendaraan elektoral menjelang pemilu.
"Kartu tanda anggota seharusnya bukan sekadar tiket untuk memperoleh pencalonan. Keanggotaan partai harus disertai proses pembelajaran, pengabdian, ujian loyalitas, serta pemahaman terhadap nilai-nilai perjuangan organisasi," ujarnya.
Risman mengingatkan semangat perdamaian Aceh yang tertuang dalam judul Majalah Acehkita, Habis Perang Terbitlah Damai. Setelah perdamaian terwujud, ia menilai kualitas demokrasi di provinsi ini harus diperkuat.
"Saat ini mestinya, 'dengan damai kuatlah demokrasi'. Untuk diketahui, standar demokrasi Aceh itu diletakkan lebih tinggi dari standar demokrasi Indonesia. Demokrasi yang hendak dibangun di Aceh adalah demokrasi sejati," katanya.
Ia menegaskan demokrasi sejati tidak boleh tunduk pada kekerasan, tekanan kekuasaan, maupun dominasi modal. Demokrasi harus menjadi alat menghadirkan keadilan, termasuk di internal partai politik.
Risman mempertanyakan keadilan jika seseorang tanpa pendidikan politik dan proses kaderisasi langsung dipercaya memimpin partai hanya karena jabatan atau kemampuan finansial.
"Pertanyaan sederhana saja, apakah adil orang luar yang belum mengalami ujian kepartaian, belum mengikuti pendidikan dan kaderisasi, langsung diserahkan tugas memimpin hanya karena dia punya jabatan dan punya uang?" ujarnya.
Kondisi ini, kata dia, dapat memicu kekecewaan di kalangan kader yang telah lama membangun partai dari tingkat bawah. Dalam jangka panjang, praktik semacam itu melemahkan militansi, loyalitas, dan kepercayaan kader terhadap mekanisme organisasi.
Risman secara khusus menyinggung Partai Demokrat yang memiliki hubungan historis dengan perdamaian Aceh melalui peran Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono. Ia berharap partai berlambang mercy itu bisa menjadi contoh dalam menjaga nilai demokrasi dan menghormati proses kaderisasi.
"Bagi partai-partai lain mungkin bisa dimaklumi. Namun, bagi Partai Demokrat, yang SBY memiliki andil dalam mewujudkan perdamaian, hal seperti itu tidak elok," tegasnya.
Menurut Risman, perdamaian Aceh tidak cukup dipertahankan hanya dengan tidak adanya konflik bersenjata. Perdamaian harus diwujudkan melalui penguatan institusi demokrasi, penghormatan terhadap aturan organisasi, regenerasi kepemimpinan, serta kompetisi politik yang adil. Partai politik, kata dia, memiliki tanggung jawab besar sebagai tempat lahirnya calon pemimpin pemerintahan.