JANTHO — Rapat yang digelar di Posko Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Besar itu dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta puluhan kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Hadir pula Wakil Bupati Syukri A. Jalil, Sekretaris Daerah Bahrul Jamil, Kepala BPBD Ridwan Jamil, Kepala Dinas PUPR Syahrial Amanullah, dan Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala, Yusnadi.
Forum ini menjadi ajang evaluasi dampak kekeringan sekaligus menyusun langkah penanganan agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Bupati yang akrab disapa Syech Muharram itu menegaskan, penanganan kekeringan harus berjalan cepat dan terkoordinasi lintas sektor.
Syech Muharram meminta seluruh perangkat daerah tetap siaga dan memastikan pelayanan publik berjalan optimal, terutama di wilayah yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih. "Penanganan harus dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan melibatkan seluruh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya," tegasnya di hadapan para pejabat terkait.
Penekanan khusus disampaikan untuk memperkuat koordinasi antarinstansi. Hal ini dinilai krusial agar bantuan dan distribusi air bersih tidak tumpang tindih di lapangan, sekaligus memastikan daerah terparah mendapatkan prioritas penanganan.
Di tengah rapat, Wakil Bupati Syukri A. Jalil menyoroti minimnya keterlibatan pimpinan wilayah tingkat bawah dalam pendampingan bencana. Ia menilai kehadiran camat hingga aparatur gampong sangat penting agar masyarakat merasakan langsung peran pemerintah.
"Saya melihat saat terjadi bencana, keterlibatan pimpinan di tingkat bawah masih kurang. Seharusnya camat dan unsur pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat ikut mendampingi, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan," ujar Syukri.
Ia juga meminta data dampak kekeringan diperbarui secara berkala. Pendataan yang akurat mengenai jumlah warga terdampak dan kerugian material menjadi dasar kebijakan agar bantuan tepat sasaran.
Syukri menyoroti rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai jadwal penyaluran air bersih. Padahal, Perumdam Tirta Mountala dan BPBD telah menyusun skema distribusi untuk wilayah-wilayah kritis.
"Kita sudah memiliki jadwal penyaluran air bersih, tetapi masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Informasi seperti ini harus disampaikan secara luas, termasuk wilayah mana yang diprioritaskan karena paling terdampak," katanya.
Ia meminta seluruh informasi penanganan disampaikan secara terbuka, baik melalui aparatur gampong maupun kanal resmi pemkab. Transparansi ini dinilai penting untuk mencegah kepanikan dan memastikan warga mengakses bantuan tepat waktu.
Dalam paparannya, Plt Direktur Perumdam Tirta Mountala, Yusnadi, memaparkan kondisi terkini pelayanan air bersih serta upaya menjaga pasokan ke pelanggan. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Aceh Besar, Syahrial Amanullah, melaporkan kesiapan infrastruktur pendukung seperti sumur bor dan jaringan perpipaan darurat.
Berbagai masukan dari asisten dan kepala OPD turut dibahas untuk memperkuat respons selama masa siaga darurat. Pemkab Aceh Besar berkomitmen memastikan setiap wilayah terdampak memperoleh penanganan sesuai tingkat kebutuhannya, dengan pelayanan dasar penyediaan air bersih sebagai prioritas utama.