Lokasi kawasan inti pemerintahan tersebut hanya berjarak sekitar 15,5 kilometer dari Bandar Udara Douw Aturure, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit menggunakan kendaraan roda empat. Adapun dari pusat Kabupaten Nabire, jaraknya sekitar 28,5 kilometer dengan waktu tempuh kira-kira 60 menit.
Kemudahan akses ini diharapkan mempercepat operasional pemerintahan begitu Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah rampung dibangun. Progres pembangunan gedung yang digarap Direktorat Jenderal Cipta Karya itu tercatat 36,90% per 9 Agustus 2026 dan ditargetkan tuntas Desember 2026.
Proyek yang mulai dikerjakan sejak 20 Oktober 2025 ini digarap kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO), dengan nilai kontrak Rp355,36 miliar yang bersumber dari APBN.
Selain gedung utama, penataan kawasan pusat pemerintahan juga tengah berjalan, meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal. Pekerjaan dimulai Desember 2025, ditargetkan selesai Desember 2026, dengan capaian saat ini 25,34%. Item yang sedang dikerjakan antara lain penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone.
Menteri PU Dody menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan kelembagaan Papua Tengah. "Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Ia menyebut, langkah ini turut menopang kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaruh perhatian besar pada pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian dari pembangunan nasional yang inklusif.
Semangat itu berkaitan erat dengan PU 608, momentum Kementerian PU dalam menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat nyata bagi masyarakat, termasuk melalui percepatan pembangunan di Papua.