BANDA ACEH — Dua dekade lebih pasca penandatanganan nota kesepahaman damai, Pemerintah Aceh menggeser fokus pembangunan dari stabilitas politik menuju kesejahteraan ekonomi rakyat. Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menyebut indikator keberhasilan perdamaian saat ini adalah seberapa besar anak-anak Aceh menikmati hasil pembangunan, bukan lagi sekadar tidak adanya konflik bersenjata.
“Tantangan kita hari ini bukan lagi mengakhiri konflik, tetapi memastikan setiap anak Aceh merasakan manfaat perdamaian melalui lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat,” kata Fadhlullah saat memberikan sambutan pada peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Gedung Balai Meuseuraya Aceh, Banda Aceh, Sabtu (15/8/2026).
Pernyataan tersebut menegaskan pergeseran paradigma pembangunan di provinsi ujung barat Indonesia ini. Jika pada dekade pertama pasca-damai perhatian tertuju pada reintegrasi mantan kombatan, kini pemerintah daerah memprioritaskan pemerataan akses publik.
Fadhlullah menggarisbawahi empat sektor utama yang menjadi sasaran, yaitu penyediaan lapangan kerja produktif, perluasan akses pendidikan, layanan kesehatan yang memadai, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis lokal. Keempat aspek ini dinilai sebagai fondasi agar perdamaian tidak hanya menjadi narasi seremonial tahunan.
Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan eksekutif saat ini dinilai memiliki pekerjaan rumah besar untuk mentransformasi bonus demografi menjadi kekuatan ekonomi. Pernyataan Wagub ini sekaligus menjadi pengingat bahwa stabilitas keamanan yang telah terjaga selama 21 tahun harus berbanding lurus dengan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Kegiatan peringatan yang digelar di Balai Meuseuraya Aceh tersebut menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya aparatur sipil negara, namun juga elemen masyarakat sipil dan akademisi diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan warga.
Meski konflik bersenjata telah berakhir, tantangan struktural seperti kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah yang belum tuntas. Melalui pernyataan tegas Wagub Fadhlullah, publik menantikan langkah konkret pemerintah dalam merealisasikan janji kesejahteraan tersebut.
Peringatan tahun ini diharapkan tidak berhenti pada seremonial belaka, melainkan melahirkan program-program terukur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di pelosok Aceh.