JAKARTA — Peringatan 21 tahun MoU Helsinki pada 15 Agustus 2026 menjadi panggung yang berbeda bagi politik Aceh. Alih-alih Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem yang tampil sebagai figur sentral, justru Wakil Gubernur Fadhlullah Iskandar yang akrab disapa Dek Fad yang menyampaikan pesan perdamaian mewakili pemerintah daerah.
Momen ini bukan sekadar seremonial tahunan. Ia memiliki bobot historis dan emosional yang kuat bagi rakyat Aceh. Namun tahun ini, perhatian publik justru tertuju pada kondisi kesehatan Mualem menyusul berbagai pengamatan terhadap penampilan fisiknya dalam beberapa pekan terakhir.
Perlu ditegaskan, penampilan fisik tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan kondisi medis seseorang. Sampai ada keterangan resmi, isu kesehatan Mualem sebaiknya ditempatkan sebagai isu yang belum terverifikasi.
Dalam kesempatan itu, Dek Fad menegaskan bahwa perdamaian bukan sekadar berhentinya konflik bersenjata. Ia menerjemahkan perdamaian sebagai keadilan, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan masa depan yang bermartabat bagi seluruh warga Aceh.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat MoU Helsinki serta mengawal agenda strategis Aceh melalui komunikasi yang berkelanjutan dengan pemerintah pusat. Pernyataan ini menjadi penegasan bahwa agenda perdamaian tidak berhenti pada dokumen, melainkan harus dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Selama ini, konfigurasi kepemimpinan Aceh memang sangat kuat dengan figur Mualem. Namanya bukan sekadar gubernur; ia memiliki sejarah panjang dalam konflik dan perdamaian Aceh, sehingga secara politik maupun simbolik, Mualem adalah figur dengan political capital yang sangat besar.
Dek Fad berada dalam posisi berbeda. Sebagai wakil gubernur, ia secara formal berada di bawah gubernur. Tetapi ketika situasi politik dan kesehatan pemimpin utama mulai menjadi perhatian publik, wakilnya secara otomatis masuk ke dalam radar pengamatan.
Yang terjadi pada 15 Agustus lalu bukanlah upaya Dek Fad untuk mengambil alih panggung. Ia justru hadir membawa narasi yang memperpanjang garis politik Mualem, bukan narasi baru yang berseberangan.
Dalam perspektif komunikasi politik, ini langkah penting. Dek Fad tidak sedang menggantikan simbol Mualem, tetapi sedang membangun dirinya sebagai penerus pesan Mualem. Kebutuhan politik menuntut adanya figur yang mampu menjaga kesinambungan komunikasi pemerintahan, dan pada momen itu, Dek Fad mengisinya.
Pemandangan ini menjadi catatan menarik bagi pengamat politik Aceh. Ketika figur utama mulai diragukan kondisinya, ruang bagi wakil untuk membuktikan kapasitas justru terbuka lebar—tanpa harus meninggalkan jejak loyalitas kepada pemimpinnya.