TAKENGON — Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah mencatat progres signifikan dalam pemulihan lahan pertanian pascabencana. Dari total 1.615 hektare sawah yang masuk kategori rusak ringan, seluas 1.496 hektare telah selesai direhabilitasi. Sisanya ditargetkan tuntas dalam waktu kurang dari dua pekan ke depan.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah, Nasrun Liwanza, menyebut pengerjaan dilakukan bersamaan dengan pemulihan jaringan irigasi tersier. Program ini didukung alokasi bantuan Kementerian Pertanian senilai Rp6,8 miliar untuk memastikan pasokan air kembali mengalir ke lahan garapan warga.
“Jadi, untuk Aceh Tengah luasannya 1.615 hektar itu yang ringan. Saat ini yang sudah terealisasi 1.496 yang kita kerjakan. Artinya, 90 persen kita kerjakan untuk merehab yang kategori ringan,” kata Nasrun saat meninjau lokasi bersama Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Selasa (18/8/2026).
Bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu sebelumnya menyebabkan kerusakan pada saluran irigasi dan areal persawahan. Akibatnya, sebagian petani tidak bisa mengolah lahan dan kehilangan penghasilan. Jika penanganan tertunda, kondisi ini berpotensi mengganggu ketersediaan pangan di tingkat kabupaten.
Nasrun menegaskan percepatan rehabilitasi menjadi prioritas agar masyarakat dapat segera memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pertanian sendiri. Pemulihan fungsi irigasi disebut sebagai kunci utama agar lahan yang telah diperbaiki bisa langsung difungsikan.
Setelah fokus pada perbaikan lahan rusak ringan, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mulai bersiap menangani sawah dengan tingkat kerusakan lebih parah. Sebanyak 754 hektare lahan kategori rusak sedang kini memasuki tahap Survei, Investigasi, dan Desain (SID).
“Dalam minggu depan ini akan dilakukan SID untuk rehab sedang seluas 754 hektar,” ujar Nasrun.
Tahap SID ini penting untuk memetakan kebutuhan perbaikan secara detail, termasuk perhitungan biaya dan metode pengerjaan yang tepat di lapangan. Setelah desain rampung, proses rehabilitasi diharapkan bisa segera dieksekusi tanpa hambatan teknis.
Di tingkat provinsi, realisasi bantuan pertanian untuk pemulihan lahan terdampak bencana masih perlu dikejar. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Aceh, Firdaus, menyebut realisasi kegiatan bantuan pertanian baru mencapai Rp253,5 miliar atau sekitar 49,2 persen dari pagu Rp515,2 miliar.
“Realisasi kegiatan kita baru sekitar 49 persen. Kami mengharapkan kabupaten dan kota segera menyelesaikan persoalan yang menyebabkan keterlambatan proses administrasi karena anggaran ini sudah berada di kabupaten,” kata Firdaus.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian yang dihimpun Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, total luas sawah terdampak bencana di seluruh Aceh mencapai 57.171 hektare. Kerusakan tersebut mencakup kategori ringan, sedang, berat, hingga lahan yang hilang akibat terjangan arus.