BIREUEN — Jembatan rangka baja di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, yang hancur saat banjir besar melanda Aceh pada Rabu, 26 November 2025, hingga kini belum juga diganti dengan konstruksi permanen. Pemerintah baru memasang jembatan bailey portabel yang kapasitasnya terbatas, sehingga kendaraan besar harus mengantre panjang setiap harinya.
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan mencapai 1 hingga 4 kilometer dengan waktu tunggu sekitar satu sampai empat jam. Kondisi ini memicu kemacetan parah di jalur utama penghubung Aceh dengan Sumatera Utara itu.
Di tengah lambannya penanganan pemerintah, warga setempat berinisiatif membangun jalur alternatif secara swadaya. Mereka membuat "Jembatan Apung Kepala Hiu" yang menghubungkan kawasan Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, dengan Desa Pante Kumbang Baro, Kecamatan Siblah Krueng.
Jembatan sepanjang 55 meter dengan lebar 2,5 meter itu mengandalkan puluhan drum plastik besar sebagai pelampung dan dilengkapi perahu kecil. Meski membantu memangkas waktu perjalanan, pengguna harus membayar biaya operasional: Rp50.000 untuk minibus dan mobil bak terbuka kecil, serta Rp5.000 untuk sepeda motor.
Gangguan di jalur nasional tersebut berdampak langsung pada distribusi logistik. Ratusan truk pengangkut barang dan bus penumpang berukuran besar mengalami keterlambatan signifikan, yang otomatis menaikkan biaya operasional perjalanan.
Sejumlah komoditas pun terancam. Hewan ternak berisiko mati selama perjalanan, sementara sayuran layu dan buah-buahan membusuk akibat terlalu lama tertahan di antrean.
Budayawan Aceh sekaligus Dosen Senior Universitas Syiah Kuala (USK), M. Adli Abdullah, menilai lambannya penanganan infrastruktur ini harus menjadi perhatian serius. Menurutnya, jalur nasional di pesisir Selat Malaka merupakan urat nadi penghubung Aceh dengan wilayah lain di Indonesia.
"Kalau jalur darat nasional itu terganggu, bukan saja berpengaruh terhadap perdagangan dan perekonomian, tapi juga ancaman kebodohan bagi generasi anak cucu. Kemiskinan dan kebutuhan itu seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan," ujar Adli kepada Media Indonesia, Rabu (19/8).
Adli menambahkan, ketergantungan Aceh terhadap transportasi darat sangat tinggi karena daerah tersebut belum memiliki pelabuhan laut besar maupun bandara kargo yang mampu mendukung distribusi logistik skala besar. Kerusakan yang berkepanjangan berpotensi menghambat pembangunan, pariwisata, hingga distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
"Kita tidak bisa menyalahkan fenomena alam seperti hujan deras dan banjir besar. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana manusia bersahabat dengan alam dan tindakan nyata apa yang dilakukan saat bencana terjadi agar dampaknya tidak berlarut-larut," pungkasnya.