ACEH — Defisit transaksi berjalan yang melebar menjadi US$12,5 miliar pada kuartal II-2026 memaksa pemerintah memutar otak menjaga stabilitas rupiah. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan angka ini melonjak 3,5 kali lipat dibanding kuartal sebelumnya yang hanya US$3,6 miliar, sekaligus memecahkan rekor terburuk sejak kuartal I-2004.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebut pelemahan dipicu defisit neraca perdagangan migas, melandainya surplus nonmigas, dan meningkatnya defisit neraca pendapatan primer. "Defisit transaksi berjalan yang lebih tinggi di kuartal kedua ini dipengaruhi sejumlah faktor temporer," ujarnya di Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai pemerintah berada di persimpangan jalan. Ada dua skenario yang terbuka: menerbitkan utang valas baru atau memangkas subsidi BBM secara drastis.
"Berarti pemerintah harus mencari utang baru minimal tiga kali lipat untuk menambal defisit transaksi berjalan agar tidak melebar," tegasnya, Selasa (25/8/2026). Namun opsi ini dibayangi beban utang jatuh tempo tahun ini yang mencapai Rp900 triliun.
Opsi kedua tertuang dalam draf RAPBN 2027. Pemerintah berencana menurunkan kuota BBM bersubsidi dari 48,43 juta kiloliter pada 2026 menjadi 20,09 juta kiloliter, atau susut 58,51 persen. Asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dipatok US$75 per barel.
Artinya, penyaluran Pertalite dan Biosolar akan diperketat tahun depan. Ibrahim mengingatkan langkah ini punya risiko politik yang besar. "Kalau pemerintah menghilangkan subsidi untuk BBM, dikhawatirkan berdampak kepada stabilitas nasional," tandasnya.
Jika pemangkasan kuota terealisasi, konsekuensinya bisa dirasakan langsung oleh konsumen. Pertama, antrean di SPBU berpotensi memanjang karena pasokan dibatasi. Kedua, harga BBM nonsubsidi kemungkinan naik mengikuti tekanan ICP. Ketiga, pemerintah bisa memperketat verifikasi kendaraan yang berhak membeli Pertalite.
Belum ada keputusan final mengenai mekanisme penyaluran dan kriteria penerima yang berlaku mulai Januari 2027. Masyarakat yang selama ini membeli Pertalite dan Biosolar disarankan memantau pengumuman resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Di tengah tekanan defisit, posisi cadangan devisa hingga akhir Juni 2026 tercatat US$145,6 miliar, setara pembiayaan 5,6 bulan impor. Ramdan meyakini penurunan tarif resiprokal Amerika Serikat dan proyeksi kenaikan harga komoditas global akan menopang ketahanan eksternal Indonesia.
Pasar memproyeksikan Bank Indonesia tetap menahan suku bunga acuan BI-Rate di level 6,25 persen untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Keputusan selanjutnya akan ditentukan oleh data inflasi dan pergerakan dolar AS dalam beberapa pekan ke depan.
Informasi lengkap mengenai perubahan kuota dan mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dapat diakses melalui situs resmi Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Waspadai pihak yang mengatasnamakan petugas dan menawarkan pendaftaran subsidi dengan imbalan tertentu.