BANDA ACEH — Potensi gempa bumi, banjir, longsor, hingga abrasi yang mengancam sejumlah wilayah di Aceh membuat penguatan keselamatan di lingkungan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak. Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banda Aceh menilai sekolah dan madrasah harus mampu melakukan pencegahan serta respons awal secara mandiri ketika keadaan darurat terjadi.
Gagasan tersebut dibahas dalam forum koordinasi Program Sekolah Siaga Keselamatan yang digelar di Kantor Basarnas Banda Aceh, Kamis (3/9/2026). Pertemuan ini menghadirkan perwakilan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, serta Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh.
Kepala Kantor Basarnas Banda Aceh, Al Hussain, menegaskan bahwa paradigma kesiapsiagaan di sekolah perlu diubah. “Sekolah diharapkan memiliki sistem keselamatan internal yang mampu mendukung upaya pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons awal ketika terjadi keadaan darurat,” ujarnya.
Perubahan pola pikir dari ketergantungan pada bantuan luar menjadi kemandirian institusional menjadi kunci utama program ini. Al Hussain menjelaskan, sekolah selama ini kerap hanya menjadi objek penerima bantuan saat bencana terjadi, padahal kesiapan internal justru menentukan kecepatan evakuasi dan keselamatan warga sekolah.
Urgensi ini semakin tinggi karena kondisi bangunan sekolah, termasuk madrasah dan pondok pesantren di Aceh Besar dan Banda Aceh, sangat bervariasi. Banyak di antaranya merupakan bangunan lama atau bertingkat yang berada di wilayah rawan bencana, sehingga kerentanan fisik perlu mendapat perhatian serius.
Forum tersebut menyepakati sejumlah langkah konkret yang akan dijalankan secara bertahap. Pertama, asesmen dan pemetaan risiko secara berkala berdasarkan kondisi serta riwayat kebencanaan di tiap wilayah. Hasil pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan keselamatan masing-masing satuan pendidikan.
Kedua, penerapan standar minimum keselamatan di lingkungan sekolah. Ini mencakup ketersediaan alat pemadam api ringan (APAR), penguatan fungsi Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk dukungan penanganan darurat medis awal, serta penyediaan responder bag yang berisi perlengkapan pertolongan pertama dan kebutuhan evakuasi dasar.
Ketiga, penguatan kapasitas melalui edukasi dan simulasi evakuasi yang disesuaikan dengan karakteristik ancaman di masing-masing wilayah. Nilai-nilai kesiapsiagaan bencana juga akan dimasukkan dalam kegiatan pembelajaran agar keselamatan menjadi budaya, bukan sekadar kegiatan sesaat.
Dalam pengembangan program, Aceh Besar dan Banda Aceh diarahkan menjadi wilayah percontohan untuk penerapan asesmen kerentanan fisik dan lingkungan pada satuan pendidikan. Selain itu, pembahasan mengenai sertifikasi keselamatan juga mengemuka sebagai upaya membangun tolak ukur bagi sekolah yang telah memenuhi standar.
Melalui kolaborasi antara Basarnas, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan, program ini diharapkan mampu membangun lingkungan pendidikan yang lebih siap menghadapi keadaan darurat sekaligus memperkuat budaya keselamatan sejak dini. Koordinasi lintas sektor pun akan terus dilakukan agar program berjalan berkelanjutan, tidak berhenti pada sosialisasi belaka.