BANDA ACEH — Dinamika menjelang pemilihan Ketua Umum Partai Darul Aceh (PDA) dalam Musyawarah Raya (Musyra) III di Hotel Rasamala, Banda Aceh, Sabtu (5/9/2026), diwarnai tarik-menarik antara keinginan regenerasi dan desakan kader agar kepemimpinan lama bertahan. Forum yang berlangsung hingga Minggu (6/9/2026) ini menjadi penentu arah partai lokal tersebut dalam menghadapi kontestasi politik mendatang.
Ketua Umum PDA periode 2021-2026, Ridwan Abu Bakar yang akrab disapa Nek Tu, telah menyatakan tidak bersedia dicalonkan kembali dengan alasan kesehatan. Ia justru mendorong estafet kepemimpinan diberikan kepada kader yang lebih muda dan energik.
“Untuk menyukseskan kepemimpinan partai PDA ke depan, kini saatnya kepemimpinan berganti kepada yang lebih muda dan energik agar ada penambahan kursi ke depan bagi PDA,” ujar Nek Tu dalam pidatonya di hadapan peserta musyawarah.
Meski sikap tegas telah disampaikan, nama Nek Tu justru masih beredar kuat di kalangan sejumlah Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PDA se-Aceh. Sebagian pendukung menilai pengalaman dan rekam jejaknya masih dibutuhkan untuk menjaga soliditas partai di tengah kompetisi politik yang kian ketat.
Kondisi ini membuat bursa calon ketua umum menjadi semakin menarik. Sikap pribadi Nek Tu yang ingin mundur berhadapan langsung dengan aspirasi akar rumput yang mendorongnya kembali memimpin.
Di tengah tarik-menarik tersebut, nama baru mulai mencuat. Munawar, Ketua DPW PDA Kabupaten Bireuen yang dikenal dengan sapaan Raja Rec, disebut-sebut sebagai salah satu kandidat terkuat pengganti Nek Tu. Pengalamannya memimpin partai di tingkat kabupaten menjadi modal utama yang dinilai mampu membawa perspektif baru bagi PDA.
Kendati demikian, mekanisme pemilihan dalam Musyra III nantinya tetap menjadi penentu akhir. Seluruh keputusan akan bergantung pada perolehan suara mayoritas dari peserta musyawarah yang mewakili DPW se-Aceh.
Mengusung tema “Transformasi PDA Menuju Partai yang Solid, Kokoh dan Terpercaya”, forum lima tahunan ini tidak hanya berhenti pada agenda pemilihan ketua. Peserta musyawarah juga akan mengevaluasi capaian organisasi selama lima tahun terakhir sekaligus merumuskan program politik untuk periode mendatang.
Ketua Panitia Musyra III PDA, Muhammad Saddam, menegaskan bahwa forum ini menjadi ruang konsolidasi untuk menghadapi tantangan politik ke depan. Pemimpin baru nantinya dituntut memperkuat struktur partai dan meningkatkan elektabilitas untuk menambah kursi legislatif.
Hadir mewakili Gubernur Aceh, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Aceh, Dr Munawar MA, mengingatkan partai politik memiliki posisi strategis dalam pembangunan daerah. Ia mengajak seluruh kekuatan politik, termasuk PDA, membangun sinergi yang konstruktif dengan pemerintah.
“Pembangunan Aceh membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk partai politik,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur.
Menurutnya, perbedaan pilihan dalam organisasi adalah hal yang wajar, namun harus dikelola agar tidak menjadi sumber perpecahan. “Aceh membutuhkan suasana yang damai, stabil, dan penuh kebersamaan agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Nek Tu kembali menyerukan komitmen bersama seluruh partai politik di Aceh, baik partai lokal maupun nasional, untuk memperjuangkan realisasi poin-poin kesepakatan damai. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat merealisasikan hal-hal yang telah menjadi komitmen bersama dalam MoU Helsinki.
“Apa yang sudah menjadi kesepakatan damai dulunya agar diberikan oleh Pemerintah Pusat,” tegas Nek Tu.
Musyra III PDA turut dihadiri sejumlah tokoh penting Aceh, seperti Ketua Dewan Mutasyar PDA Baba Panton, Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) Tgk Anwar Usman Kuta Krueng, Ketua PAS Aceh Tu Bulqaini Tanjungan, Bupati Aceh Besar Syech Muharram, Bupati Aceh Jaya Safwandi, serta ulama Tgk Habibi Waly. Perwakilan partai politik nasional juga hadir, di antaranya Ketua Harian Partai Golkar Khalid, Sekjen Gerindra Abdurrahman Ahmad, Sekjen PKB Tgk Mujlisal, dan Sekjen PKS Kasibun Daulay.