BANDA ACEH — Dinas Perhubungan Aceh mengusulkan kajian ulang menyeluruh terhadap rencana induk pengembangan perkeretaapian pascabencana hidrometeorologi yang merusak puluhan titik fasilitas. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Perkeretaapian Wilayah Aceh bersama Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Medan, Selasa (5/5/2026).
Kerusakan di 65 Titik, Operasional Kereta Perintis Terhenti
Berdasarkan paparan BTP Kelas I Medan, sedikitnya 65 titik fasilitas prasarana kereta api terdampak bencana pada lintas Lhokseumawe (Muara Satu) hingga Bireuen (Kuta Blang). Akibatnya, operasional kereta api perintis Aceh yang dikelola PT Kereta Api Indonesia terpaksa dihentikan sementara.
Kerusakan ini menjadi salah satu alasan utama perlunya peninjauan kembali terhadap rencana induk yang sudah ada. Perubahan tata ruang dan dampak bencana membuat sejumlah jaringan yang direncanakan sebelumnya dinilai tidak lagi relevan.
Pemprov Minta Perhatian Pusat untuk Proyek Trans Sumatera
Teuku Faisal menegaskan bahwa kereta api merupakan moda transportasi paling efisien untuk mendukung mobilitas barang dan orang di Aceh. “Kita mendorong Kementerian Perhubungan memberikan perhatian serius terhadap pembangunan kereta api Aceh agar segera bermanfaat,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Pemerintah pusat diketahui memprioritaskan pembangunan jaringan kereta api lintas Aceh-Besitang sebagai bagian dari program nasional Trans Sumatera. Proyek ini masuk dalam percepatan pengembangan jaringan yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi ketimpangan infrastruktur dan menekan biaya logistik.
BTP Medan Sambut Positif Evaluasi Masterplan
Kepala BTP Kelas I Medan, Jimmy Michael Gultom, menyambut baik usulan evaluasi tersebut. Ia menilai dukungan pemerintah daerah sangat penting dalam menyusun arah pengembangan transportasi berbasis rel yang lebih adaptif di Aceh.
Rapat itu juga dihadiri Plt Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh dan perwakilan Bappeda Aceh. Seluruh pihak sepakat bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang rusak harus menjadi prioritas sebelum pengembangan jaringan baru dilakukan.
Teuku Faisal menambahkan, Pemerintah Aceh siap mendukung penuh kebijakan pusat agar pembangunan perkeretaapian sejalan dengan upaya memperkuat konektivitas nasional dan efisiensi distribusi barang di daerah.
