ACEH TAMIANG — Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 100.3.3.2/445/2026 resmi berlaku mulai 26 Mei hingga 23 Agustus 2026. Perpanjangan ini bukan sekadar perpanjangan administratif, melainkan respons atas temuan di lapangan bahwa kerusakan akibat bencana masih signifikan.
Juru Bicara Pemkab Aceh Tamiang, Ajie, menyebutkan bahwa proses pemulihan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. “Pemerintah tidak ingin proses pemulihan dilakukan secara tergesa-gesa atau sekadar administratif. Perpanjangan ini adalah bukti kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih secara menyeluruh,” ujarnya.
Apa Saja yang Akan Dipulihkan dalam 90 Hari ke Depan?
Tambahan waktu tiga bulan ini akan difokuskan pada tiga sektor utama. Pertama, rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur publik seperti jalan desa, jembatan, dan saluran air yang rusak akibat banjir dan longsor. Kedua, pemenuhan kebutuhan dasar warga yang masih mengungsi atau kehilangan tempat tinggal. Ketiga, pemulihan layanan publik seperti puskesmas dan sekolah agar kembali berfungsi normal.
Ajie menegaskan bahwa seluruh program penanganan akan dilakukan secara bertahap dan berbasis data. “Pemulihan pascabencana bukan pekerjaan instan. Ada tahapan mulai dari pendataan, verifikasi, hingga pelaksanaan di lapangan yang harus dilakukan secara cermat agar tepat sasaran,” katanya.
Mengapa Masa Transisi Diperpanjang?
Hasil kajian komprehensif dan evaluasi langsung di lokasi terdampak menunjukkan bahwa dampak bencana masih meluas. Aktivitas ekonomi warga, terutama petani dan pedagang kecil, belum pulih. Akses ke beberapa kampung masih terhambat akibat material longsor yang belum sepenuhnya dibersihkan.
Pemkab Aceh Tamiang juga mengakui masih ada harapan besar dari masyarakat terhadap realisasi bantuan. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta relawan akan terus diperkuat selama masa transisi ini.
Bagaimana Warga Bisa Mendapatkan Bantuan?
Pemerintah daerah memastikan bahwa bantuan akan disalurkan berdasarkan skala prioritas dan hasil verifikasi data di lapangan. Warga yang masih terdampak diminta melapor ke posko desa atau kelurahan setempat untuk didata ulang.
“Pemerintah hadir tidak hanya saat bencana terjadi, tetapi juga dalam proses pemulihan hingga masyarakat bangkit kembali. Kami mengajak seluruh warga untuk menjaga kebersamaan dan saling mendukung,” pungkas Ajie.
3 Pertanyaan yang Sering Diajukan Warga Tentang Masa Transisi Ini?
Apakah bantuan tunai akan diberikan selama masa transisi?
Pemkab Aceh Tamiang belum merinci skema bantuan tunai. Fokus utama saat ini adalah rehabilitasi infrastruktur dan pemulihan layanan publik. Warga yang membutuhkan bantuan logistik dapat menghubungi posko bencana di masing-masing kecamatan.
Kapan infrastruktur jalan yang rusak akan diperbaiki?
Perbaikan infrastruktur menjadi prioritas dan akan dikerjakan secara bertahap sesuai skala kerusakan. Proses pendataan dan verifikasi tengah berlangsung, dan pengerjaan fisik direncanakan dimulai dalam beberapa pekan ke depan.
Apakah masa transisi bisa diperpanjang lagi jika belum selesai?
Keputusan perpanjangan 90 hari ini diambil berdasarkan evaluasi terkini. Jika setelah 23 Agustus 2026 kondisi belum pulih, Pemkab Aceh Tamiang dapat kembali mengajukan perpanjangan dengan dasar kajian yang baru.
