ACEH — "Peristiwa 2018 dapat menjadi peta acuan bahaya baru (benchmark), meskipun setiap siklus erupsi tetap memiliki dinamika yang unik," kata Daryono kepada CNNIndonesia.com, Senin (7/9).
Longsoran Lereng, Ancaman Permanen
Daryono menjelaskan, mekanisme longsoran lereng akan selalu menjadi ancaman permanen selama proses pembangunan tubuh Gunung Anak Krakatau berlangsung. Gunung itu terus membangun kembali tubuhnya melalui tumpukan lava baru hingga mencapai titik ketidakstabilan struktur (slope instability).
"Mekanisme longsoran lereng ini akan selalu menjadi ancaman permanen selama Anak Krakatau terus 'membangun' kembali tubuhnya melalui tumpukan lava baru hingga mencapai titik ketidakstabilan struktur," imbuh Daryono.
Badan Geologi: Erupsi Saat Ini Tidak Berpotensi Tsunami
Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan erupsi Gunung Anak Krakatau saat ini tidak berpotensi memicu tsunami seperti pada 2018. Ada perbedaan mendasar antara kondisi fisik gunung saat ini dengan morfologi bangunan gunung sebelum tsunami 2018.
Pemicu utama tsunami 2018 adalah longsoran skala masif dari dinding gunung yang runtuh ke laut. Kini, struktur fisik gunung terbilang jauh lebih kokoh dan stabil.
Berdasarkan evaluasi dan pemantauan data geologi terkini, bentuk kawah utama serta tubuh gunung pasca-runtuhan 2018 masih dalam kategori aman dari risiko longsoran besar. Proses pembentukan kembali tubuh gunung setelah erupsi 2018 juga belum mencapai volume kritis yang dapat membahayakan perairan sekitarnya.
Langkah Mitigasi yang Diminta Pakar ke Pemerintah
Menurut Daryono, pemerintah perlu memperkuat mitigasi dengan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada aktivitas erupsi, tetapi juga potensi longsoran dan tsunami vulkanik. Ia mengungkap beberapa langkah mitigasi yang perlu dilakukan.
Pertama, penguatan pemantauan dan teknologi. "Menambah dan merawat kerapatan jaringan tide gauge, radar cuaca maritim, serta sensor deformasi lereng secara real-time di garis pantai yang paling rawan paparan tsunami vulkanik," jelasnya.
Kedua, tata ruang berbasis risiko. Pemerintah harus menetapkan zona kerawanan bencana (ZKB) di pesisir Selat Sunda yang ketat, serta membatasi pembangunan infrastruktur permanen di garis pantai yang paling rawan paparan tsunami vulkanik.
Ketiga, memperkuat sistem peringatan berbasis komunitas (community-based evacuation). Masyarakat di kawasan pesisir perlu dibiasakan melakukan evakuasi mandiri ketika melihat indikasi erupsi besar atau mendengar sirene peringatan dini.
"Mengingat jeda waktu tsunami Selat Sunda sangat singkat, masyarakat dilatih untuk melakukan evakuasi mandiri segera setelah melihat indikasi erupsi visual besar atau sirene peringatan dini berbunyi, tanpa menunggu kepastian kabar," imbuhnya.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun dan merawat jalur evakuasi tsunami (JET), Tempat Evakuasi Sementara (TES) di dataran tinggi, serta penanaman mangrove di sepanjang pesisir Selat Sunda.
Literasi Kebencanaan dan Risiko Ganda
Edukasi kepada masyarakat juga perlu dilakukan, salah satunya dengan meningkatkan literasi kebencanaan berbasis mandiri dan pemahaman risiko bencana ganda (multi-hazard) di wilayah pesisir Selat Sunda.
Menurut Daryono, edukasi ini penting supaya masyarakat memahami bahwa ancaman bahaya di Selat Sunda tidak hanya bersumber dari guncangan tektonik biasa. Ancaman juga bisa datang dari tsunami non-tektonik akibat erupsi atau longsoran Anak Krakatau yang dapat terjadi sangat cepat tanpa guncangan awal.
"Dengan demikian, masyarakat dilatih untuk bersikap tanggap, mengenali tanda-tanda alam dan indikator pemantauan secara visual, tidak bersikap panik namun selalu siap melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih tinggi segera setelah menerima sirene peringatan dini atau melihat indikasi erupsi besar," kata Daryono.
