ACEH — Pemerintah menyiapkan peluncuran nasional Perlindungan Sosial Digital atau Perlinsos Digital pada minggu ketiga Oktober 2026. Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan tahapan penerapan sudah dirancang.
"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out," kata Luhut.
Sistem ini menyasar sekitar 50 juta warga dari kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Sebelum diterapkan luas, pemerintah masih menguji kapasitas sistem, integrasi data antarlembaga, dan keamanan informasi.
Apa Itu Perlinsos Digital
Perlinsos Digital adalah sistem perlindungan sosial yang menghubungkan data pemerintah sehingga pendaftaran, verifikasi, hingga pembaruan data penerima bantuan bisa dilakukan secara terintegrasi. Pendekatannya memakai infrastruktur publik digital yang menyatukan identitas digital, pertukaran data antarinstansi, dan layanan pembayaran.
Verifikasi identitas dapat memanfaatkan teknologi biometrik yang terhubung dengan data kependudukan. Tujuannya mengurangi masalah lama penyaluran bansos: penerima ganda, warga berhak yang belum masuk data, hingga penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria.
Sudah Diuji Coba di 153 Kabupaten/Kota
Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah awal pengujian sistem ini. Implementasinya kemudian diperluas ke berbagai kabupaten dan kota.
Pada Agustus 2026, pemerintah menyebut digitalisasi perlindungan sosial telah menjangkau 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Cakupan itu terus diperluas menjelang peluncuran nasional.
Ada dua skema layanan yang disiapkan. Pertama, self-service bagi masyarakat yang mampu menggunakan layanan digital secara mandiri. Kedua, assisted service bagi warga yang membutuhkan bantuan petugas atau agen.
Warga Bisa Ajukan Sanggah dan Perbaikan Data
Salah satu bagian penting sistem ini adalah mekanisme pembaruan dan sanggah data. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran, verifikasi identitas, memantau proses pengajuan, hingga mengajukan koreksi bila merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data pemerintah.
Mekanisme ini krusial karena kondisi sosial dan ekonomi keluarga bisa berubah sewaktu-waktu. Warga yang sebelumnya dinilai tidak memenuhi syarat, tetapi kemudian mengalami perubahan kondisi ekonomi, dapat mengajukan pembaruan agar datanya diperiksa kembali.
Dengan begitu, data penerima bansos tidak bersifat statis dan dapat terus diperbarui.
Peran Agen Perlinsos: Bantu Daftar, Bukan Tentukan Kelayakan
Pemerintah menyiapkan skema Agen Perlinsos untuk membantu warga yang kesulitan mendaftar. Agen dapat membantu registrasi maupun tahapan verifikasi identitas.
Namun, agen tidak punya kewenangan menentukan seseorang berhak atau tidak menerima bantuan sosial.
"Agen itu untuk mendaftar," ujar Luhut.
Penentuan kelayakan penerima tetap dilakukan melalui mekanisme pemerintah berdasarkan data yang telah diverifikasi. Keberadaan agen diharapkan menjangkau masyarakat dengan keterbatasan akses internet, perangkat, maupun kemampuan menggunakan layanan digital.
Pengujian Kapasitas dan Keamanan Data
Menjelang peluncuran nasional, pemerintah menguji kapasitas sistem agar layanan tetap bisa digunakan saat diakses jutaan orang secara bersamaan. Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Badan Siber dan Sandi Negara terlibat dalam pengujian keamanan dan keandalan sistem.
"Pelayanan harus andal," kata Luhut.
Perlindungan data pribadi menjadi aspek yang harus dipastikan sebelum sistem dibuka secara nasional. Integrasi data dalam jumlah besar membuat keamanan jadi bagian penting pelaksanaan Perlinsos Digital.
Apakah Bansos Langsung Masuk Rekening pada Oktober?
Masyarakat perlu membedakan antara peluncuran sistem dan pencairan bantuan. Peluncuran nasional pada Oktober 2026 adalah momen diaktifkannya sistem pendaftaran, verifikasi, dan pembaruan data secara luas.
Informasi mengenai jadwal pencairan, nominal bantuan, bank penyalur, dan kriteria penerima yang berlaku dalam sistem baru ini belum dirinci dalam bahan yang tersedia. Warga disarankan memantau kanal resmi Kementerian Sosial dan pemerintah daerah untuk informasi yang sudah terverifikasi.
Hati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kelulusan penerima bansos dengan imbalan uang. Agen Perlinsos tidak berwenang menentukan kelayakan penerima, dan proses pendaftaran melalui sistem resmi tidak memungut biaya.
