DPR Jamin Kawal Polri Usut Korupsi Batu Bara: Dampak Pemadaman Listrik Jadi Sorotan

Penulis: Faisal Hasbi  •  Kamis, 09 Juli 2026 | 17:37:02 WIB
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mendukung penuh penegakan hukum kasus korupsi batu bara oleh Mabes Polri.

ACEH — Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyatakan dukungan penuh dari seluruh fraksi terhadap langkah Kortastipidkor Mabes Polri. Ia menegaskan, siapa pun yang terbukti terlibat dalam praktik haram batu bara ini harus berhadapan dengan hukum.

"Kami akan terus mengawal kasus ini agar berjalan sebagaimana mestinya dalam koridor hukum," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (9/7/2026).

Bukan Cuma Kerugian Negara, Listrik Padam Gara-Gara Korupsi

Yang membuat kasus ini krusial bukan semata soal uang negara yang lenyap. Habiburokhman menyoroti dampak langsung yang sudah dirasakan masyarakat: pemadaman listrik di beberapa wilayah. Gangguan pasokan batu bara, akibat ulah segelintir oknum, membuat pembangkit listrik tersendat.

Kondisi ini jelas memukul aktivitas pabrik, usaha kecil, hingga kebutuhan rumah tangga. "Kasus ini tak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah yang berdampak pada kehidupan masyarakat dan ekonomi," tegasnya.

Komisi III: Proses Hukum Harus Transparan dan Independen

Dalam konferensi pers, Habiburokhman menegaskan bahwa dukungan DPR bersifat prinsipil. Ia meminta Kortas Tipikor bekerja dengan presisi: prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen.

"Prinsipnya kita semua kesepakatan seluruh fraksi, menggelar acara konpers hari ini dan kami ingin menyampaikan tanggapan terkait situasi penegakan hukum antikorupsi beberapa hari belakangan ini," ucap dia.

"Komisi III DPR RI memberikan apresiasi dan sekaligus mendukung Kortas Tipikor Mabes Polri yang melakukan penegakan hukum pemberantasan korupsi dalam kasus korupsi batu bara," sambungnya.

Target: Semua Tersangka Dihadirkan ke Pengadilan

DPR tidak mau kasus ini berhenti di tengah jalan. Habiburokhman memastikan, pengawalan akan dilakukan hingga proses hukum tuntas. Ia tak ingin ada pihak yang lolos dari jerat hukum hanya karena tekanan atau lobby.

"Siapa pun pelakunya harus bertanggung jawab," tegasnya. Dengan adanya desakan dari parlemen dan sorotan publik, publik berharap kasus ini menjadi momentum bersih-bersih di sektor energi yang selama ini rawan kebocoran.

Reporter: Faisal Hasbi
Sumber: inews.id This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top