CALANG — Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya memastikan legalitas aset pendidikan setelah BPN merampungkan sertifikasi lahan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) lebih awal dari jadwal. Proses yang semula ditargetkan rampung akhir Juli 2026, justru sudah tuntas pada pertengahan bulan tersebut.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada BPN yang telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik. Sertifikat tanah Sekolah Nasional Terintegrasi di Aceh Jaya telah selesai lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan," ujar Safwandi dalam pernyataan resminya.
Menurut Bupati, percepatan ini bukan sekadar soal administrasi. Sertifikat tanah menjadi fondasi utama untuk menjamin kelancaran pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan di daerah. Tanpa kepastian legalitas, proyek pengembangan sekolah kerap terhambat sengketa lahan atau masalah birokrasi.
"Ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam mendukung pembangunan daerah," tambah Safwandi. Ia menekankan bahwa kepastian hukum terhadap aset pemerintah daerah adalah langkah strategis yang berdampak langsung pada mutu pendidikan.
Keberhasilan ini tak lepas dari koordinasi intensif antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan BPN. Bupati berharap pola kerja sama seperti ini bisa terus dipertahankan untuk program-program strategis lainnya.
"Sinergi yang telah terjalin harus terus dipertahankan, sehingga berbagai program strategis pemerintah dapat terlaksana secara optimal, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Safwandi.
Dengan rampungnya sertifikat tanah, Pemkab Aceh Jaya kini memiliki dasar hukum yang kuat untuk melanjutkan pembangunan fisik dan pengembangan kurikulum Sekolah Nasional Terintegrasi. Langkah ini menjadi prioritas untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di wilayah barat-selatan Aceh tersebut.