ACEH — Pernyataan tegas tersebut dikeluarkan Amran di tengah keluhan para peternak yang mengeluhkan tingginya harga jagung sebagai bahan baku utama pakan. Saat harga jagung melonjak, biaya produksi telur ikut membengkak, namun di tingkat peternak, harga jual tidak bergerak naik secara wajar. Celah inilah yang diduga dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan berlebih dengan memainkan harga di tingkat distributor.
"Bagi siapa pun yang memanipulasi, kami tidak segan untuk mencabut izin usahanya," tegas Amran dalam keterangannya di Surabaya, belum lama ini.
Menurut Amran, praktik manipulasi ini tidak hanya merugikan peternak, tetapi juga mengganggu stabilitas pasokan telur nasional. Jika peternak terus tertekan, produksi bisa turun dan pada akhirnya harga di tingkat konsumen akan melonjak tidak terkendali.
Pakan berkontribusi sekitar 60-70 persen dari total biaya produksi telur. Artinya, fluktuasi harga jagung dan konsentrat secara langsung menentukan untung-rugi peternak. Ketika harga pakan naik tetapi harga telur di pasar stagnan, margin peternak tergerus habis.
Kondisi ini diperparah jika ada oknum yang sengaja menahan stok atau mempermainkan harga di tengah rantai distribusi. Akibatnya, peternak kecil yang tidak memiliki daya tawar tinggi menjadi pihak yang paling rentan terkena dampaknya.
Amran menegaskan bahwa pemerintah akan membentuk tim pengawas untuk memantau pergerakan harga di lapangan. Tim ini akan bekerja sama dengan dinas peternakan provinsi dan kepolisian untuk memastikan tidak ada permainan harga yang merugikan publik.
Bagi peternak, jaminan kepastian harga menjadi hal yang krusial agar usaha mereka tetap berkelanjutan. Tanpa intervensi pemerintah, banyak peternak skala kecil yang bisa gulung tikar akibat tekanan biaya produksi yang tidak diimbangi pendapatan.
Sementara bagi konsumen, stabilisasi harga telur berarti menjaga daya beli masyarakat. Telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang paling terjangkau bagi mayoritas penduduk Indonesia. Jika harganya bergejolak, inflasi pangan otomatis akan terdorong naik dan memberatkan rumah tangga berpenghasilan menengah ke bawah.
Kementerian Pertanian berjanji akan memperketat pengawasan di sentra-sentra produksi dan pasar induk. Selain pencabutan izin, pelaku yang terbukti melanggar juga akan dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah juga mendorong para peternak untuk bergabung dalam koperasi atau kelompok tani agar posisi tawar mereka terhadap pemasok pakan semakin kuat. Dengan kelembagaan yang solid, peternak dapat membeli pakan secara kolektif dengan harga lebih kompetitif.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Stabilitas harga pangan pokok, termasuk telur, merupakan prasyarat utama untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.