BANDA ACEH — Medan berat masih menjadi pekerjaan rumah terbesar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Aceh. Safrizal ZA menyebut, sejumlah jembatan darurat telah disiapkan dan tinggal memasuki tahap pemasangan. Namun, tantangan di lapangan, khususnya di Pining, menuntut koordinasi teknis yang lebih kuat antara Satgas PRR dan TNI.
“Penanganan jembatan darurat dikerjakan oleh TNI. Dalam hal ini perlu dilakukan penguatan koordinasi teknis di lapangan,” kata Safrizal, Selasa (25/8/2026).
Menurut Safrizal, rumitnya kondisi lapangan menjadi faktor utama yang memperlambat proses pemasangan. Ia mencontohkan langsung kondisi di wilayah Pining yang aksesnya masih terbatas akibat dampak bencana.
“Beberapa jembatan telah disiapkan tinggal proses pemasangan. Rumitnya kondisi lapangan menjadi tantangan percepatan penanganan jembatan darurat seperti Pining,” ujarnya.
Ia menegaskan, koordinasi teknis yang berjalan baik akan memastikan hambatan di lapangan dapat segera diatasi. Satgas PRR disebutnya terus memfasilitasi setiap kendala yang ditemukan selama proses rehab-rekon berlangsung.
Satgas PRR tidak hanya bekerja di tingkat teknis. Safrizal menyebut pihaknya juga mendorong para kepala daerah di wilayah Aceh Tengah untuk mempercepat proses rehab-rekon di daerah masing-masing.
“Satgas PRR memfasilitasi hambatan-hambatan di lapangan. Kami mendorong para kepala daerah wilayah Tengah Aceh melakukan percepatan rehab-rekon,” kata Safrizal.
Percepatan ini dinilai penting, terutama bagi wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses akibat kondisi pascabencana. Infrastruktur seperti jembatan menjadi prioritas agar akses masyarakat di wilayah terdampak bisa segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali berjalan normal.
Untuk memastikan proses penanganan berjalan sesuai target, Safrizal menegaskan Satgas PRR akan melakukan monitoring khusus secara periodik. Pengawasan ini difokuskan pada wilayah-wilayah yang masih terisolasi.
Monitoring tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi di lapangan. Dengan demikian, persoalan teknis yang menghambat proses rehab-rekon dapat segera dikoordinasikan dan difasilitasi.