ACEH BESAR — Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan seluruh layanan publik di wilayahnya ramah bagi penyandang disabilitas dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif sekaligus tangguh menghadapi potensi bencana.
"Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen membangun daerah yang inklusif, ramah bagi penyandang disabilitas, sekaligus tangguh menghadapi berbagai potensi bencana," kata Wakil Bupati Aceh Besar Syukri A. Jalil di Darul Imarah, Jumat.
Pernyataan itu disampaikan Syukri saat membuka kegiatan Pemetaan Kebijakan Menuju Aceh Besar yang Inklusif Disabilitas dan Tangguh Bencana. Menurutnya, pembangunan inklusif membutuhkan perhatian bersama, terutama untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses yang layak dalam kehidupan sosial, pelayanan publik, dan fasilitas umum.
Syukri menegaskan prinsip dasar inklusivitas adalah kesetaraan tanpa memandang kondisi seseorang. Ia menyatakan tidak boleh ada pembedaan antara penyandang disabilitas dan warga lainnya.
"Inklusif artinya kita semua tidak boleh membeda-bedakan sesama manusia, apakah dia disabilitas ataupun tidak. Kita tidak boleh membeda-bedakannya," tegasnya.
Pernyataan itu menjadi penanda arah kebijakan Pemkab Aceh Besar ke depan. Layanan publik, fasilitas umum, dan ruang sosial diharapkan dapat diakses semua kalangan tanpa terkecuali.
Dalam kesempatan yang sama, Syukri mengapresiasi Forum Bangun Aceh (FBA) yang menjalankan program terkait inklusivitas dan ketangguhan masyarakat. Program tersebut dinilai sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Menurut dia, keterkaitan itu mencakup berbagai bidang penting, seperti pendidikan, kebencanaan, peningkatan ekonomi masyarakat, dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
Syukri turut memaparkan sejumlah program pemerintah daerah yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang berdaya dan berkarakter. Di bidang pendidikan, Pemkab Aceh Besar menjalankan program Beut Kitab Bak Sikula yang pada 2026 diarahkan untuk diterapkan di sekolah umum mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama.
Selain itu, terdapat program Beut Ba'da Magrib melalui kegiatan pengajian bagi perangkat gampong yang dilaksanakan oleh pihak kecamatan. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan wawasan keagamaan sekaligus memperkuat peran aparatur gampong dalam kehidupan bermasyarakat.
Dua program itu melengkapi langkah Pemkab Aceh Besar dalam membangun sumber daya manusia yang berdaya. Pendidikan formal dan penguatan nilai keagamaan di tingkat gampong berjalan beriringan.
Kegiatan Pemetaan Kebijakan Menuju Aceh Besar yang Inklusif Disabilitas dan Tangguh Bencana menjadi titik awal penataan kebijakan daerah. Pemkab Aceh Besar berkomitmen memastikan penyandang disabilitas memperoleh akses layak dalam kehidupan sosial, pelayanan publik, dan fasilitas umum.
Kolaborasi dengan Forum Bangun Aceh diharapkan mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif dan tangguh bencana di seluruh wilayah kabupaten.