Presiden Prabowo Subianto mencatat langsung tuntutan buruh terkait penyediaan fasilitas penitipan anak atau daycare dan perumahan terintegrasi saat peringatan Hari Buruh 2026. Langkah strategis ini merespons keluhan ribuan pekerja yang terbebani biaya kontrakan tinggi serta sulitnya akses pengasuhan anak di lingkungan industri.
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026). Di hadapan ribuan massa yang juga diikuti perwakilan buruh dari berbagai daerah termasuk Aceh, Kepala Negara tampak menyimak dan mencatat langsung poin-poin tuntutan yang disampaikan para pimpinan serikat pekerja.
Salah satu isu krusial yang mencuat adalah dilema pekerja muda yang baru berkeluarga. Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, mengungkapkan bahwa banyak buruh terjepit dalam pilihan sulit antara mempertahankan pekerjaan atau mengurus buah hati mereka secara mandiri.
“Bagi pekerja muda yang baru menikah setelah berkeluarga dan punya anak mereka dihadapkan pilihan pahit. Pertama anaknya dititip ke neneknya di kampung atau salah satu dari mereka keluar bekerja untuk jaga anak,” ucap Ilhamsyah di hadapan Presiden Prabowo.
Penyediaan Daycare untuk Generasi Masa Depan
Ilhamsyah menekankan bahwa kehadiran negara sangat dinantikan melalui kebijakan konkret, khususnya penyediaan fasilitas penitipan anak (daycare) yang berlokasi di kawasan-kawasan industri. Fasilitas ini dinilai krusial agar produktivitas pekerja tetap terjaga tanpa harus mengorbankan kualitas pengasuhan anak.
“Kami harap negara hadir untuk membuat daycare,” lanjutnya. Menurutnya, dukungan terhadap tumbuh kembang anak buruh melalui fasilitas memadai di lingkungan kerja atau tempat tinggal adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Hal ini sejalan dengan visi menciptakan sumber daya manusia yang unggul sejak usia dini.
“Negera harus bisa hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita,” tegas Ilham. Saat aspirasi ini disampaikan, Prabowo Subianto yang berada di lokasi terlihat memberikan respons serius dengan menuliskan poin-poin tersebut dalam catatan pribadinya, sebuah gestur yang menjadi perhatian utama para peserta aksi.
Hunian Terintegrasi Tekan Biaya Hidup Buruh
Selain masalah pengasuhan anak, sektor perumahan menjadi sorotan tajam dalam tuntutan buruh tahun ini. KPBI mendorong pemerintah agar merancang program perumahan buruh yang terintegrasi langsung dengan kawasan industri. Skema ini diyakini mampu memangkas beban transportasi dan meningkatkan kualitas hidup para pekerja secara signifikan.
“Sehingga buruh bekerja tak perlu lagi naik motor, kita bisa mengurangi kemacetan, bisa mengurangi stres, perumahan terintegrasi adalah jalan yang terbaik,” kata Ilham. Ia memaparkan data bahwa komponen biaya tempat tinggal saat ini menjadi beban terberat dalam struktur pengeluaran bulanan buruh di Indonesia.
Besarnya porsi pengeluaran untuk hunian dinilai menggerus daya beli buruh terhadap kebutuhan pokok lainnya. “Karena 20 sampai 30 persen pengeluaran dari upah habis untuk bayar kontrakan setiap bulan,” imbuhnya. Integrasi hunian dan tempat kerja diharapkan menjadi solusi permanen atas rendahnya sisa upah yang bisa ditabung oleh pekerja.
Penguatan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
Di sisi lain, tuntutan buruh juga mencakup aspek perlindungan hukum dan keselamatan kerja. Pemerintah diminta memperkuat fungsi pengawasan ketenagakerjaan agar regulasi terkait upah dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, namun berjalan efektif di lapangan.
“Tak boleh ada yang lalai terhadap K3, tak boleh ada lagi hubungan kerja yang liberal, sehingga fungsi pengawasan menjadi ujung tombak untuk menegakkan konstitusi untuk menegakkan keadilan,” tegas Ilham. Hal ini menjadi pengingat bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan hak-hak konstitusional buruh terlindungi sepenuhnya.
Aspirasi ini menjadi catatan penting bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan ke depan. Fokus pada fasilitas daycare dan perumahan terintegrasi diharapkan dapat segera diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di seluruh Indonesia, termasuk bagi para pekerja di kawasan industri di Aceh.
