ACEH — Desakan itu menyusul penetapan Silmy Karim dan tujuh pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tersangka oleh KPK. Mereka diduga melakukan pemerasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) dalam pengurusan dokumen imigrasi.
Masa Jabatan di Krakatau Steel Disorot
Fernando Emas menilai KPK perlu mendalami dugaan penyimpangan keuangan selama kepemimpinan Silmy di PT Krakatau Steel. Silmy diangkat sebagai Direktur Utama melalui RUPSLB pada 6 September 2018 dan menjabat hingga dilantik sebagai Dirjen Imigrasi pada 4 Januari 2023.
"Saya menduga bahwa cara Silmy memanfaatkan posisinya sebagai Wamen memperkaya diri juga dilakukan pada saat menjadi Dirut PT KS," kata Fernando, Kamis (4/6/2026). Ia berharap KPK atau Kejaksaan Agung bersedia melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti temuan tersebut.
Menurut Fernando, selama periode kepemimpinan Silmy, Krakatau Steel kerap mendapat sorotan akibat kegagalan operasional yang membuat perusahaan merugi. Silmy dinilai meninggalkan jabatannya sebelum menyelesaikan persoalan fundamental di tubuh perusahaan.
KPK Diminta Bersih-bersih di Lingkungan Imigrasi
Selain kasus Krakatau Steel, Fernando juga meminta KPK melakukan pembersihan di seluruh kantor imigrasi. Ia menilai kasus pemerasan terhadap WNA yang melibatkan wakil menteri menjadi momentum untuk memberantas praktik serupa di daerah lain.
"Ini kesempatan bagi KPK untuk melakukan bersih-bersih di lingkungan kementerian imigrasi dan pemasyarakatan. Apalagi yang diduga terlibat adalah wakil menterinya," ujar Fernando.
KPK sebelumnya menetapkan Silmy Karim bersama tujuh pejabat imigrasi lainnya sebagai tersangka. Mereka diduga memeras WNA dengan total kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah. Kasus ini menjadi salah satu operasi tangkap tangan terbesar yang melibatkan pejabat eselon satu di kementerian tersebut.
Tindak Lanjut Penahanan Silmy Karim
Silmy Karim kini ditahan di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan. Menteri Sekretaris Negara dikabarkan telah mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo terkait integritas pejabat publik. Publik menanti apakah KPK akan memanggil saksi-saksi dari lingkungan Krakatau Steel dalam waktu dekat.
