ACEH — Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal secara terpisah mendesak otoritas fiskal dan moneter duduk bersama menyusun strategi stabilisasi. Permintaan ini muncul setelah rupiah terus tertekan di tengah ketidakpastian global dan tekanan terhadap mata uang emerging market.
Desakan Konsolidasi di Tengah Target Fiskal 2027
Saan Mustopa menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah telah berupaya mengendalikan pelemahan. Namun, ia menekankan perlunya penanganan serius agar tren penurunan tidak semakin dalam dan sesuai dengan target yang diharapkan.
"Tentu saya yakin pemerintah, dalam hal ini kementerian-kementerian terkait, sudah dan akan terus berupaya untuk bisa mencegah agar tren turunnya nilai tukar rupiah ini tidak semakin dalam," ujarnya di Kompleks Parlemen, Kamis (4/6/2026).
Pernyataan itu merujuk pada asumsi nilai tukar rupiah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang dipatok di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS. Dengan posisi saat ini yang sudah menembus Rp18.000, gap tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
Inisiatif Siapa yang Ditunggu?
Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan rekomendasi DPR agar Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia segera melakukan konsolidasi fiskal-moneter. Menurutnya, tidak penting siapa yang mengambil inisiatif pertama, yang terpenting adalah aksi konkret.
"Sekarang yang harus dilakukan segera, mau siapa yang inisiatif, mau menteri keuangan atau BI, melakukan konsolidasi fiskal dan moneter dalam menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah ini," kata Cucun.
Ia menambahkan, setelah konsolidasi dilakukan, Bank Indonesia perlu mempertimbangkan intervensi pasar. Instrumen ini bisa dijalankan jika cadangan devisa dinilai masih memadai untuk menahan laju pelemahan.
"Kalau sudah dilakukan konsolidasi tadi, biasanya BI yang melakukan intervensi. Segera lakukan misalkan nanti kalau cadangan devisanya di BI masih kuat, itu bisa dilakukan intervensi oleh Bank Indonesia," ujarnya.
Dampak terhadap Ekonomi Nasional
DPR berharap langkah cepat dari pemerintah dan BI dapat meminimalkan dampak pelemahan rupiah terhadap perekonomian nasional. Tekanan pada nilai tukar berpotensi meningkatkan biaya impor, memicu inflasi, dan membebani utang luar negeri yang jatuh tempo.
Konsolidasi fiskal-moneter yang dimaksud mencakup koordinasi kebijakan suku bunga, pengelolaan likuiditas, serta pengendalian defisit anggaran agar tidak menambah tekanan pada rupiah. Kedua otoritas diharapkan tidak bekerja sendiri-sendiri dalam merespons gejolak pasar keuangan.
