SIGLI — Rapat paripurna pembukaan sidang pembahasan KUA-PPAS 2027 berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie pada Senin, 24 Agustus 2026. Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah menyerahkan dokumen tersebut langsung kepada Ketua DPRK Pidie Anwar Sastra Putra, didampingi Wakil Ketua I T. Zulkarnaini, Wakil Ketua II Teuku Saifullah TS, Sekretaris Daerah Samsul Azhar, serta Sekretaris DPRK H. Idhami.
Berdasarkan dokumen yang diterima, pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp1.386.110.039.078. Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp1.461.110.039.078, sehingga terdapat selisih defisit sebesar Rp75 miliar.
Untuk menutup kekurangan tersebut, Pemkab Pidie mengalokasikan pembiayaan daerah senilai Rp75 miliar. Dengan komposisi ini, struktur rancangan KUA-PPAS 2027 dinyatakan berimbang dan siap dibahas lebih lanjut bersama legislatif.
Sarjani Abdullah mengungkapkan bahwa penyusunan KUA-PPAS merupakan bagian penting dalam siklus perencanaan dan penganggaran daerah. Dokumen ini menjadi dasar penentu arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan Pidie ke depan.
Ia menegaskan, tantangan anggaran tahun depan tidak ringan. Kemampuan fiskal daerah yang terbatas berbanding terbalik dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Karena itu, pemerintah daerah akan menempatkan selektivitas, ketepatan sasaran, dan manfaat publik sebagai pertimbangan utama.
“Kebijakan anggaran Tahun 2027 harus mampu mempercepat pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pidie periode 2025–2030,” kata Sarjani dalam sambutannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRK.
Bupati menekankan bahwa KUA-PPAS tidak semata-mata menjadi instrumen untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Anggaran harus diarahkan menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat Pidie.
Sarjani juga mengingatkan bahwa angka dalam rancangan ini belum bersifat final. Postur pendapatan, belanja, dan pembiayaan masih dapat berubah mengikuti perkembangan kebijakan fiskal pemerintah pusat.
Pemkab Pidie akan terus melakukan penajaman sebelum Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) 2027 ditetapkan. Pemerintah menginginkan RAPBK tersusun secara sehat, kredibel, dan realistis sesuai kemampuan keuangan daerah.
Dalam pembahasan bersama DPRK, pemerintah daerah meminta masukan serta koreksi dari anggota legislatif. Proses ini diharapkan menghasilkan kesepakatan mengenai prioritas pembangunan Pidie pada 2027, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan.
Kini, bola pembahasan berada di tangan DPRK Pidie. Besarnya belanja dibandingkan pendapatan menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah pada 2027 masih menjadi persoalan utama yang harus diperhitungkan dalam menentukan program pembangunan dan pelayanan publik.