PIDIE — Pemerintah Kabupaten Pidie membuka pendaftaran seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk mengisi posisi definitif pada lima instansi yang saat ini masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). Langkah ini diambil guna memastikan roda organisasi pemerintahan berjalan lebih maksimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Bupati Pidie Sarjani Abdullah menjelaskan bahwa pengisian jabatan eselon II tersebut dilakukan secara transparan. Pada Kamis, 7 Mei 2026, ia menegaskan pentingnya kompetensi manajerial dalam menakhodai dinas-dinas strategis agar program kerja daerah dapat terealisasi tepat sasaran.
Lima Posisi Kepala Dinas yang Dilelang Secara Terbuka
Berdasarkan data dari Pemerintah Kabupaten Pidie, lima posisi yang sedang dibuka dalam seleksi kali ini meliputi Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi, serta Kepala Dinas Sosial. Selain itu, pemkab juga mencari pejabat definitif untuk mengisi jabatan Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
“Seleksi ini dilakukan untuk mendapatkan pejabat yang benar-benar memiliki kompetensi dan mampu menjalankan tugas secara maksimal,” kata Sarjani saat memberikan keterangan didampingi Juru Bicara Pemerintah Kabupaten Pidie, Andy Firdaus Lancok.
Seluruh mekanisme lelang jabatan ini mengacu pada pengumuman resmi dengan nomor: 003/Pansel.JPT.PD/2026. Para peserta yang berminat diwajibkan memenuhi seluruh persyaratan umum dan administrasi yang telah disusun oleh panitia seleksi agar dapat lolos ke tahapan berikutnya.
Lelang Jabatan Dinas PUPR dan Asisten II Segera Menyusul
Selain lima jabatan yang sedang berproses sekarang, Pemerintah Kabupaten Pidie telah merencanakan seleksi tahap berikutnya. Agenda mendatang akan difokuskan untuk mengisi kekosongan pada posisi Kepala Dinas PUPR, Asisten II, serta staf ahli bupati.
Sarjani menekankan bahwa integritas menjadi indikator utama dalam penilaian ini. Pemerintah daerah berkomitmen menjalankan reformasi birokrasi dengan menempatkan pejabat yang memiliki daya saing tinggi dan profesionalisme di bidangnya masing-masing.
“Seluruh proses dilakukan secara terbuka dan profesional agar menghasilkan pejabat yang mampu bersaing secara profesional serta mendorong reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat lebih optimal,” tutup Sarjani.
