LHOKSEUMAWE — Peringatan keras disampaikan pengamat kepada Pemerintah Aceh di tengah perjuangan mendaratkan gas dari Lapangan Tangkulo, Layaran, dan Timphan di Blok Andaman. Tanpa persiapan SDM yang matang, proyek raksasa ini dinilai berpotensi meminggirkan putra daerah, persis seperti yang terjadi pada proyek LNG Arun pada dekade 1970-an.
Pelajaran Pahit dari Proyek LNG Arun
DR. Ridwan Nyak Baik, Pakar Hulu Migas dan Perencanaan Wilayah, mengingatkan bahwa pembangunan kilang LNG Arun kala itu memakan korban. Ratusan hektare tambak bandeng, tambak udang, dan hutan bakau milik masyarakat pesisir tergusur demi proyek senilai lebih dari 9 miliar dolar AS.
“Memang secara administratif, ganti rugi atas lahan yang terpakai sudah dibayarkan kepada pemiliknya. Namun, kekurangannya saat itu adalah masyarakat pesisir yang memiliki kebiasaan hidup mengandalkan laut tidak mendapatkan bimbingan dan pelatihan untuk beradaptasi,” ujar Ridwan yang pernah menjabat di Pertamina Rantau Kualasimpang ini, Senin (22/6/2026).
Tenaga Kerja Lokal Hanya Jadi Penonton
Kegagalan lain yang disorot adalah minimnya persiapan tenaga kerja muda. Ribuan tenaga ahli dan terampil dibutuhkan untuk mengoperasikan fasilitas pengolahan gas, namun putra-putra Aceh tidak disiapkan untuk bersaing. Akibatnya, posisi-posisi strategis justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.
Ridwan menyebut situasi ini sebagai “Arun jilid kedua” jika tidak segera diantisipasi. Ia mendesak Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk bertindak proaktif.
Langkah Konkret: Jaring Pemuda Pesisir dan Latih di Vokasi
Langkah pertama yang harus ditempuh, menurut Ridwan, adalah menjaring pemuda dari wilayah pesisir yang akan terkena dampak langsung proyek. Mereka kemudian harus dikirim ke lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi, baik di dalam maupun luar provinsi.
Materi pelatihan yang dibutuhkan sangat spesifik, meliputi keterampilan teknis seperti mekanik, ahli pengelasan, hingga spesialis pemasangan pipa bawah laut. Semua itu adalah keahlian yang mutlak diperlukan dalam industri migas modern.
Dananya Bisa dari CSR Perusahaan Migas
Mengenai pendanaan, Ridwan menyarankan koordinasi dengan perusahaan yang sudah beroperasi di kawasan Arun. Di antaranya Mubadala, Pupuk Iskandar Muda (PIM), PLN, dan Perusahaan Gas Arun (PAG).
“Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR), kontribusi perusahaan dapat difokuskan langsung pada pemberdayaan tenaga kerja lokal serta pelestarian lingkungan hidup,” jelasnya.
Nasib Nelayan: Bukan Sekadar Ganti Rugi
Perhatian khusus juga harus diberikan kepada masyarakat nelayan. Jalur pipa gas yang akan dibangun diprediksi akan mengubah kondisi perairan dangkal yang menjadi lokasi penangkapan ikan utama mereka.
Pemerintah diminta memberikan bantuan komprehensif, mulai dari pelatihan melaut di perairan yang lebih dalam, penyediaan peralatan tangkap yang sesuai, hingga bantuan permodalan. Tujuannya agar nelayan tetap bisa melanjutkan usaha tanpa terganggu aktivitas industri.
Masa Jeda Harus Dimanfaatkan, Jangan Sampai Terulang
Ridwan menekankan bahwa saat ini masih ada masa jeda karena proses perubahan Rencana Pengembangan Lapangan (PoD) Blok Andaman. Waktu ini sangat berharga dan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.
“Jangan sampai nanti, ketika gas sudah mengalir dan fasilitas sudah beroperasi, putra daerah hanya menjadi penonton, sementara kekayaan alamnya dinikmati orang lain,” pungkasnya.
