ACEH — Jakarta — Anggota DEN, Satya Widya Yudha, mengungkapkan bahwa persoalan teknis pembangkit jauh lebih kompleks dari sekadar kontroversi spesifikasi batu bara. Dalam diskusi Energy Hub Talkshow, Selasa (7/7/2026), ia menjelaskan bahwa Independent Power Producer (IPP) memang kerap mengeluhkan penggunaan batu bara kalori menengah yang dianggap menyimpang dari kontrak. Namun, menurutnya, itu hanyalah satu sisi dari masalah yang lebih besar.
“Jadi apapun dia (IPP) pengen kontraknya di-honor kan. Jadi apa, supaya kalorinya sesuai dengan apa yang ada di dalam kontrak,” kata Satya.
Usia 40 Tahun dan Daya Mampu yang Merosot
Fokus utama DEN justru tertuju pada kondisi fisik PLTU yang sudah uzur. Berdasarkan pengamatan, sejumlah PLTU di sistem Jawa yang telah beroperasi puluhan tahun mengalami penurunan daya mampu (available capacity). Padahal, kapasitas terpasang (installed capacity) mereka tercatat besar.
“Nah kenapa daya mampunya lebih rendah daripada install capacity? Karena berbagai macam faktor, di samping usia, maintenance, dan lain sebagainya,” ujar Satya.
Kondisi ini, lanjutnya, sudah disampaikan langsung ke direksi PLN agar dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Tujuannya, pemerintah bisa mendapatkan gambaran akurat soal kondisi riil setiap unit pembangkit.
Batu Bara Tak Sesuai Spek Bisa Percepat Kerusakan
Satya menegaskan bahwa penggunaan batu bara dengan spesifikasi di luar ketentuan justru berpotensi mempercepat penurunan performa PLTU. Jika bahan bakar tidak sesuai dengan desain boiler, risiko kerusakan komponen dan efisiensi rendah semakin besar.
“Nah ini tidak boleh ya melanggar misalkan spek dari pada batu bara yang ditentukan untuk PLTU tersebut. Karena kalau dilakukan hal-hal yang mungkin out of spec, itu akan menurunkan kemampuan daya mampu mereka,” tuturnya.
Audit Teknologi Jadi Kunci Evaluasi
DEN mendorong dilakukannya audit teknologi terhadap setiap PLTU di Indonesia. Langkah ini dinilai penting untuk mengidentifikasi karakteristik teknis masing-masing pembangkit, sehingga kebijakan perbaikan bisa lebih tepat sasaran.
“Yang beredar sekarang ini di publik kan tidak terlalu clear ya sebetulnya apa yang terjadi. Maka paling tidak, kita tidak bisa cuma blaming dari sisi batu baranya saja. Aspek teknis juga harus menjadi satu kesatuan di dalam evaluasi kita ke depan,” pungkas Satya.
Dengan audit ini, pemerintah diharapkan bisa memetakan mana PLTU yang masih layak diremajakan dan mana yang perlu segera dipensiunkan. Keputusan ini krusial mengingat peran PLTU masih dominan dalam bauran energi nasional, sementara efisiensi pembangkit terus menurun seiring usia.
