BENER MERIAH — Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menegaskan bahwa keselamatan masyarakat menjadi prioritas mutlak yang tidak bisa ditawar dalam setiap tahap pemulihan infrastruktur di kawasan Tajuk Enang-Enang. “Mengizinkan jembatan tetap beroperasi adalah upaya kita memulihkan denyut nadi ekonomi Gayo, tetapi membatasi kendaraan berat untuk sementara waktu adalah langkah taktis demi menyelamatkan nyawa,” ujarnya di Bener Meriah, Selasa (8/7/2026).
Mengapa Pembatasan Tonase Diperlukan?
Pascabencana banjir bandang dan longsor, struktur Jembatan Enang-Enang dinilai belum sepenuhnya aman untuk dilewati kendaraan besar. Satgas PRR Aceh pun memerintahkan percepatan penguatan struktur jembatan sebagai solusi taktis. Langkah ini diambil sembari menunggu pembangunan jembatan permanen oleh Kementerian PUPR melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh yang baru diprogramkan pada 2027 mendatang.
Menurut Safrizal, dinamika di lapangan sangat tinggi. Masyarakat setempat bahkan sempat bergotong royong membuka akses secara swadaya. “Semangat gotong royong warga adalah modal sosial yang sangat berharga. Namun, informasi teknis perlu disampaikan demi keselamatan. Warga tidak boleh bekerja sendiri dalam kekosongan informasi,” kata Safrizal.
Dua Agenda Taktis yang Didorong Satgas PRR
Posko Wilayah PRR Aceh kini memfasilitasi pertemuan koordinasi lintas sektor yang melibatkan BPJN Aceh, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan tokoh masyarakat Kecamatan Pintu Rime Gayo. Ada dua agenda utama yang didorong Safrizal dalam pertemuan tersebut:
- Keterbukaan informasi publik: Safrizal mendesak BPJN Aceh dan Pemkab Bener Meriah menyampaikan secara transparan dan berkala mengenai kajian teknis, progres penguatan struktur, hingga rencana detail pembangunan permanen 2027 langsung kepada warga terdampak. “Selama ini warga mencari informasi dari mulut ke mulut karena tidak ada saluran resmi. Ini yang harus kita perbaiki bersama,” tegasnya.
- Pemanfaatan jalur alternatif: Safrizal mendorong opsi pemanfaatan terbatas terhadap jalur alternatif yang sempat dibuka swadaya warga. Jika secara teknis dinyatakan aman oleh BPJN, akses tersebut disarankan dibuka terbatas bagi kendaraan ringan untuk menyokong mobilitas ekonomi lokal.
Modal Sosial Warga Jadi Perhatian
Safrizal menekankan bahwa pemerintah harus merespons secara proporsional setiap inisiatif dari akar rumput. “Jangan sampai semangat warga tidak mendapat respons proporsional. Kalau jalurnya aman, manfaatkan. Kalau ada area yang belum bisa dioptimalkan pemerintah, libatkan masyarakat setempat dalam pengelolaannya. Itu lebih produktif daripada membiarkannya terbengkalai,” pungkasnya.
Langkah proaktif ini menegaskan peran Satgas PRR Aceh dalam merajut komunikasi antara otoritas pusat, daerah, dan warga. Tujuannya memastikan pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan bermartabat tanpa mengorbankan keselamatan jiwa.
