LHOKSEUMAWE — Ratusan ribu warga Aceh Utara yang rumah, sawah, dan mata pencahariannya hancur akibat banjir tahun lalu kini menanti realisasi bantuan dari pemerintah pusat. Bupati Ismail A. Jalil atau Ayah Wa memutuskan untuk tidak hanya menunggu di daerah, melainkan membawa langsung data 98.530 KK korban ke Jakarta.
Data 98.530 KK Dibagi dalam Empat Tahap Pengajuan
Juru Bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, Senin (29/6/2026), menjelaskan bahwa data tersebut telah ditetapkan melalui empat Surat Keputusan (SK) Bupati. Pengajuan dilakukan secara bertahap untuk memudahkan verifikasi dan pencairan anggaran.
Rincian tahapannya adalah sebagai berikut:
- Tahap pertama: 667 KK
- Tahap kedua: 4.043 KK
- Tahap ketiga: 58.528 KK
- Tahap keempat: 35.292 KK
“Semua data korban banjir dari BPBD sudah diantar langsung ke Jakarta beberapa waktu lalu. Data by name by address tersebut ditetapkan dan diusulkan secara bertahap,” kata Muntasir.
52.360 KK Tahap Ketiga Sudah Clear Data
Dari total 58.528 KK yang diajukan pada tahap ketiga, sebanyak 52.360 KK telah berstatus terverifikasi bersih atau clear data. Capaian ini menjadi modal penting bagi Pemkab Aceh Utara untuk mempercepat proses pengajuan bantuan ke kementerian. Muntasir menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal seluruh tahapan administrasi di tingkat pusat.
“Kementerian Sosial sudah berkomitmen untuk segera mencairkan dana bantuan tersebut begitu anggaran diturunkan oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Bantuan yang Direncanakan: dari Jaminan Hidup hingga Perbaikan Rumah
Data 98.530 KK tersebut akan menjadi basis satu data terpadu untuk berbagai skema bantuan. Pemerintah merencanakan penyaluran jaminan hidup, stimulan ekonomi, bantuan isian hunian, dana tunggu hunian, hingga bantuan perbaikan rumah dengan kategori rusak berat, sedang, dan ringan.
Langkah ini menjadi krusial karena dampak banjir masih terasa hingga kini. Sebagian besar sawah dan tambak warga belum dapat difungsikan kembali. Nelayan terdampak belum bisa melaut karena peralatan mereka hanyut, sementara pelaku UMKM masih menghadapi kerusakan usaha.
“Sawah dan tambak warga belum dapat difungsikan kembali. Begitu juga dengan nelayan terdampak yang belum bisa melaut karena peralatan mereka hanyut, serta pelaku UMKM yang usahanya rusak akibat banjir tahun lalu dan belum mendapatkan bantuan,” kata Muntasir.
Ayah Wa Kawal Langsung ke Satgas PRR Sumatera
Ayah Wa bersama jajaran Pemkab Aceh Utara terus berkoordinasi dengan Satgas PRR Sumatera dan kementerian terkait. Proses administrasi dan pencairan anggaran menjadi fokus utama agar bantuan segera diterima masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan UMKM. Pemkab berharap pencairan anggaran dari pusat dapat segera direalisasikan untuk mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi pascabencana di Aceh Utara.
