SABANG — BPKS kembali mencatatkan prestasi di bidang tata kelola keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan BPKS Tahun Anggaran 2025 diserahkan oleh Direktur Pemeriksaan V.B BPK RI, Arman Syifa, kepada Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, di Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Pencapaian ini menandai konsistensi BPKS dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Opini WTP merupakan level tertinggi dalam audit keuangan sektor publik.
Proses Pemeriksaan Berlangsung 40 Hari
Arman Syifa menjelaskan bahwa proses audit terhadap laporan keuangan BPKS berlangsung kurang lebih 40 hari. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dan Standar Akuntansi Pemerintahan.
“Tim pemeriksa tidak menemukan adanya penyimpangan yang material terhadap penyajian laporan keuangan. Kami berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian yang telah diraih BPKS ini dapat terus dipertahankan pada tahun-tahun mendatang melalui komitmen yang berkelanjutan terhadap tata kelola yang baik,” ujar Arman Syifa dalam sambutannya.
Komitmen Perbaikan Berkelanjutan
Kepala BPKS, Iskandar Zulkarnaen, menyampaikan rasa syukur atas hasil audit tersebut. Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga.
“Alhamdulillah, kami bersyukur atas kembali diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian ini bukan semata-mata sebuah penghargaan, tetapi juga amanah yang harus terus kami jaga,” kata Iskandar.
Ia menambahkan, opini WTP menjadi motivasi bagi seluruh jajaran untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. BPKS berkomitmen memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
“Kami akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan pada sistem pengelolaan keuangan agar setiap program dan penggunaan anggaran dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan pembangunan kawasan,” ujar Iskandar.
Dukung Pengembangan Kawasan Sabang
Dengan diraihnya opini WTP untuk tahun anggaran 2025, BPKS menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan publik. Pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.
Keberhasilan ini diharapkan turut mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Tata kelola yang bersih menjadi fondasi penting untuk menarik investasi dan menggerakkan roda ekonomi di wilayah ujung barat Indonesia tersebut.
