BANDA ACEH — Dari 766 paket kegiatan yang dikerjakan 14 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sebanyak 346 paket atau 45,2 persen dengan nilai Rp337,29 miliar sudah memasuki tahap pelaksanaan fisik. Namun, serapan anggaran di tingkat provinsi baru mencapai 3,1 persen, sementara di kabupaten/kota hanya 2,4 persen.
M. Nasir mengungkapkan, dari sisi pengadaan barang dan jasa, 447 paket senilai Rp570,92 miliar telah menyelesaikan proses pemilihan penyedia. Sebanyak 379 paket dengan nilai Rp546,25 miliar bahkan sudah menandatangani kontrak sehingga pekerjaan lapangan diperkirakan terus meningkat dalam waktu dekat.
Realisasi di Daerah: Sektor Infrastruktur dan Pendidikan Jadi Prioritas
Di tingkat kabupaten/kota, realisasi Tambahan TKD tercatat Rp27,32 miliar. Angka tersebut terbagi di beberapa sektor:
- Infrastruktur: Rp6,94 miliar (0,6 persen)
- Pendidikan: Rp2,95 miliar (0,3 persen)
- Pertanian: Rp1,91 miliar (0,2 persen)
- Urusan lainnya: Rp15,53 miliar (1,3 persen)
Mengapa Realisasi Masih Rendah?
M. Nasir menjelaskan, percepatan terus didorong seiring rampungnya dokumen penganggaran dan proses pengadaan di masing-masing SKPA. Ia menegaskan, Pemerintah Aceh melakukan monitoring dan pengendalian secara intensif terhadap seluruh instansi pelaksana.
"Kami pastikan setiap kegiatan berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Sekda Aceh, Minggu (19/7).
Arahan Kemendagri dan Target Pemulihan
Percepatan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Nomor 900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Tambahan TKD diarahkan untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
Dengan sisa waktu hingga akhir tahun anggaran, tekanan terhadap pemerintah daerah untuk mengejar realisasi fisik dan keuangan semakin besar. Masyarakat di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi masih menunggu hasil nyata dari proyek rehabilitasi dan rekonstruksi yang dianggarkan.
