BANDA ACEH — Pemerintah pusat resmi menetapkan 1 Agustus 2026 sebagai awal fase rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) Aceh. Keputusan ini menandai berakhirnya masa tanggap darurat dan transisi yang berlangsung selama delapan bulan sejak bencana hidrometeorologi melanda Sumatra pada akhir 2025.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Dr. Safrizal ZA, menyebutkan total kebutuhan anggaran dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatra mencapai Rp100,166 triliun. Aceh mendapat jatah Rp58,9 triliun, sementara sisanya untuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Anggaran Rp58,9 Triliun Dibagi Tiga Tahap Hingga 2028
Dana sebesar Rp58,9 triliun itu akan direalisasikan secara bertahap. Pada tahun 2026, pemerintah mengalokasikan Rp24,215 triliun, disusul Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028.
Safrizal menambahkan, total belanja yang bergerak selama masa tanggap darurat hingga akhir tahun 2026 mencapai sekitar Rp36 triliun. "Pelaksanaannya masih berlangsung hingga enam bulan ke depan," ujarnya saat menghadiri podcast bersama UIN Ar-Raniry dan Serambi Indonesia di Banda Aceh, Kamis (23/07/2026).
Bencana dengan Cakupan Terluas: 18 Kabupaten, 3.300 Gampong Terdampak
Safrizal menyebut bencana hidrometeorologi Sumatra sebagai bencana dengan cakupan wilayah paling luas yang pernah ditangani pemerintah Indonesia. Berbeda dengan tsunami 2004 yang menelan korban jiwa terbanyak, bencana kali ini memiliki sebaran kerusakan yang jauh lebih kompleks karena melanda puluhan daerah secara bersamaan.
Di Aceh, bencana melanda 18 kabupaten/kota, 226 kecamatan, dan sekitar 3.300 gampong. Sebanyak 2.108.582 kepala keluarga sempat terdampak pengungsian, sementara 37.000 rumah mengalami kerusakan. "Sungguh luas dan besar musibah itu," kata Safrizal.
Infrastruktur Mulai Pulih, Sekolah dan Puskesmas Kembali Beroperasi
Selama masa transisi darurat, sejumlah capaian pemulihan infrastruktur mulai terlihat. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah berfungsi 100 persen. Untuk infrastruktur daerah, 1.543 dari 1.638 ruas jalan daerah telah ditangani (94,2 persen), serta 380 dari 655 jembatan daerah telah diperbaiki.
Di sektor pendidikan, 3.120 sekolah yang sebelumnya terdampak kini telah melaksanakan proses belajar mengajar, baik di gedung asal, bangunan sementara, maupun lokasi relokasi. Sementara itu, 867 Puskesmas telah kembali beroperasi. Dua Puskesmas yang rusak berat dipindahkan ke bangunan modular, dan puluhan fasilitas kesehatan lain tengah direhabilitasi atau disiapkan relokasi.
Huntara Hampir Rampung, Pembangunan Huntap Terus Dikebut
Program hunian sementara (huntara) menunjukkan progres signifikan. Dari target 18.943 unit, sebanyak 18.861 unit telah selesai dibangun (99 persen), dan 18.784 unit telah dihuni masyarakat.
Sementara itu, pembangunan hunian tetap (huntap) terus berjalan. Target jangka panjang mencapai 37.323 unit. Per 22 Juli 2026, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun dan 1.832 unit sedang dalam proses konstruksi oleh BNPB, Polri, Buddha Tzu Chi, serta berbagai mitra lainnya.
