BANDA ACEH — Sebanyak 12 daerah di Aceh bakal menjadi sasaran program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp20,19 triliun. Daerah tersebut meliputi Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Aceh Barat, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Nagan Raya, serta Kota Banda Aceh, Langsa, dan Subulussalam.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatra, Safrizal, mengatakan 939 program itu merupakan bagian dari Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung BPKS Perwakilan Banda Aceh, Jumat (24/7/2026).
Anggaran Terbesar untuk Kementerian PU: Rp12,53 Triliun untuk 556 Kegiatan
Kementerian Pekerjaan Umum menjadi instansi dengan alokasi terbesar, yakni Rp12,53 triliun untuk 556 kegiatan. Cakupannya meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah, madrasah, pesantren, rumah ibadah, rumah sakit, pembangunan rumah hunian, peningkatan jalan nasional, pengendalian banjir, sistem penyediaan air minum, sanitasi, hingga pengembangan kawasan strategis.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat Rp3,32 triliun untuk 210 kegiatan. Sementara Kementerian Sosial mengalokasikan Rp2,08 triliun untuk 25 kegiatan, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp1,81 triliun untuk 10 kegiatan.
108 Kegiatan Kesehatan dan 28 Kegiatan Transportasi
Kementerian Kesehatan menyiapkan Rp347 miliar untuk 108 kegiatan, sedangkan Kementerian Perhubungan mengalokasikan Rp63,4 miliar untuk 28 kegiatan. Badan Pusat Statistik juga turut serta dengan Rp29,5 miliar untuk dua kegiatan.
Safrizal menekankan bahwa fokus utama program mencakup pembangunan kembali infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, perumahan, sektor pendidikan, kesehatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana. "Targetnya, proses pemulihan pascabencana di Aceh dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan," ujarnya.
Target: Ketahanan Infrastruktur dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik
Melalui 939 program ini, pemerintah tidak hanya memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga berupaya memperkuat ketahanan infrastruktur. Kualitas pelayanan publik pun diharapkan meningkat sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas secara aman dan produktif.
Seluruh kegiatan akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2027. Rincian lebih lanjut mengenai jadwal dan prioritas teknis masih akan disusun oleh masing-masing kementerian/lembaga bersama pemerintah daerah setempat.
