BIREUEN — Wapres Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah pusat memberikan perhatian serius kepada warga terdampak bencana Sumatra. Hal itu disampaikannya saat berdialog langsung dengan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya di lokasi pembangunan Jembatan Kuta Blang, Bireuen, Aceh, Kamis (6/8/2026).
Dalam dialog tersebut, Gibran menegaskan fokus pemerintah saat ini adalah memperbaiki infrastruktur vital, termasuk jembatan yang menjadi akses utama mobilitas warga. Setelah berdialog, orang nomor dua di Indonesia itu menyimak pemaparan dari Kementerian Pekerjaan Umum mengenai proses pembangunan jembatan tersebut.
Anggaran Rp 100,1 Triliun untuk Tiga Provinsi
Kunjungan Wapres ini berbarengan dengan instruksi tegas Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra. Tito meminta 16 kementerian/lembaga yang telah menerima alokasi anggaran untuk segera bergerak cepat mengeksekusi program di lapangan.
"Saya sekali lagi berharap rekan-rekan kepala pimpinan kementerian/lembaga yang sudah tersalurkan anggarannya agar segera bekerja cepat untuk mengeksekusi program kegiatan," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (5/8/2026).
Berdasarkan rencana induk yang disusun Kementerian PPN/Bappenas, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai Rp 100,1 triliun. Dana tersebut dikucurkan secara bertahap hingga 2028 dengan menghimpun usulan dari masing-masing daerah terdampak.
16 Kementerian/Lembaga Sudah Terima Alokasi Dana
Dari total 32 kementerian/lembaga yang menjadi pelaksana rencana induk, sebanyak 16 instansi telah menerima alokasi anggaran. Mereka meliputi BMKG, BNPB, BPS, Kemendagri, Kemendikdasmen, Kemenhub, Kementerian PKP, Kementerian PU, KKP, Kemenkes, KLH, Kementan, Kemensos, Kemenekraf, Kemenko IPK, dan Kemenpan RB.
Tito juga mengungkapkan akan membagikan daftar rincian program kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah terdampak. Langkah ini bertujuan agar pemda dapat menyesuaikan penanganan yang belum tercakup oleh program pemerintah pusat.
Dana Tambahan Rp 10,6 Triliun untuk Daerah Terdampak
Selain anggaran pusat, Tito mengusulkan daerah terdampak memperoleh tambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2026. Seluruh daerah di tiga provinsi itu telah menerima tambahan TKD senilai Rp 10,6 triliun untuk melakukan penanganan secara paralel dengan kementerian/lembaga.
Ditambah lagi, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan bantuan belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 268 miliar kepada pemda. Tito mengibaratkan dana tersebut sebagai "kapal kecil" yang melengkapi "kapal besar" dari kementerian/lembaga.
"Jadi, kalau saya bilang kapal kecilnya itu, yang Rp 10,6 triliun dan bantuan presiden Rp 268 miliar dibagikan kepada pemda. Itu kapal kecil. Kapal besarnya adalah dari kementerian/lembaga," ujarnya.
Tito mengingatkan agar seluruh anggaran yang telah disalurkan digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan mitigasi bencana, bukan untuk kebutuhan lain di luar peruntukannya.
