JAKARTA — Lambatnya pengajuan data calon petani dan calon lokasi (CPCL) oleh Pemerintah Aceh menjadi biang keladi rendahnya serapan anggaran pemulihan pertanian pascabencana. Padahal, total dana yang disiapkan Kementerian Pertanian (Kementan) mencapai Rp 1,7 triliun dengan waktu pelaksanaan yang kian sempit.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, menyebut anggaran Rp 530 miliar yang disalurkan melalui dana Tugas Pembantuan kepada pemerintah daerah semestinya sudah selesai direalisasikan pada Juni 2026. Hingga awal Agustus, realisasinya baru menyentuh angka 48 persen.
Anggaran Pusat Masih Tersendat, Waktu Hampir Habis
Kondisi lebih memprihatinkan terjadi pada anggaran senilai Rp 1,2 triliun yang dikelola satuan kerja pusat dan balai di bawah Kementan. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta benih padi, jagung, dan komoditas lainnya.
Dari jumlah tersebut, baru sekitar 25 persen yang terserap. Artinya, masih ada sekitar Rp 1,1 triliun yang belum terealisasi dan terancam kembali ke kas negara jika tidak segera digunakan.
"Waktu tidak banyak. Serapan baru 25 persen dan kita harus bersama segera selesaikan," ujar Arief di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026.
Data Petani Jadi Penghambat Utama Distribusi Bantuan
Kementan mengidentifikasi keterlambatan pengajuan penetapan CPCL oleh pemerintah daerah sebagai kendala utama. Data CPCL merupakan syarat mutlak untuk menentukan penerima dan lokasi penyaluran bantuan, baik untuk rehabilitasi sawah maupun distribusi benih.
Tanpa data valid tersebut, proses pencairan anggaran dan penyaluran bantuan kepada petani terdampak tidak dapat dieksekusi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun mendorong seluruh pihak untuk bergerak cepat.
"Pak Menteri pada dasarnya ingin mengajak semua pihak bersama lakukan percepatan realisasi anggaran satker pusat ini. Ini tanggung jawab bersama karena manfaatnya sangat dinantikan petani di Aceh," kata Arief.
Komunikasi Erat Gubernur dan Mentan Jadi Modal Percepatan
Pemulihan sektor pertanian Aceh menjadi topik utama dalam pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kediaman pribadi Amran, Jakarta, pada Selasa, 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan itu, Muzakir menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat.
Selain anggaran formal, Amran bersama mitra kerja juga telah mengucurkan dana pribadi sekitar Rp 40 miliar sebagai bantuan awal untuk masyarakat Aceh saat bencana terjadi.
"Kehangatan pertemuan itu mencerminkan hubungan baik yang selama ini terjalin antara Pak Menteri dan Pak Gubernur, dan menjadi modal penting untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian di Aceh," ujar Arief.
Kementan memastikan koordinasi dengan Pemerintah Aceh terus diperkuat. Penyelesaian CPCL, rehabilitasi sawah, serta distribusi alsintan dan benih menjadi pekerjaan rumah yang harus dipercepat agar para petani dapat segera kembali menggarap lahan mereka.
