BANDA ACEH — Sorotan terhadap kualitas data di lingkungan Pemerintah Aceh kembali mengemuka. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menekankan bahwa pembenahan Program Satu Data Aceh menjadi kunci agar seluruh kebijakan daerah bertumpu pada informasi yang valid, bukan sekadar banyaknya angka tanpa kejelasan sumber.
Pesan itu disampaikan melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu (12/8). Menurut Mualem, data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala merupakan bagian penting dari pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital serta mendukung target pembangunan Aceh 2025–2030.
"Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten," kata Mualem melalui Nurlis.
Persoalan Data Bukan Lagi Soal Ketersediaan
Persoalan tersebut mengemuka dalam Forum Satu Data Aceh yang digelar Bappeda Aceh bersama Australia Indonesia Partnership–Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA) di Hotel The Pade, Aceh Besar, Selasa (11/8). Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir Syamaun menilai, masalah data di Aceh kini bukan lagi sekadar ketersediaan, melainkan menyangkut keseragaman, akurasi, pembaruan, dan keterhubungan antar-sistem.
Masih ditemukan sejumlah persoalan klasik di lapangan. Mulai dari banyaknya pemilik data, penggunaan berbagai aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, hingga data yang tidak diperbarui secara berkala.
"Data yang kita gunakan harus merupakan data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses dan tersedia pada saat dibutuhkan," ujar Nasir dalam sambutan yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra.
Saat Data Pusat dan Daerah Tak Sinkron
Dampak dari ketidaksinkronan data ini pernah dirasakan langsung dalam pelaksanaan sejumlah program pemerintah pusat di Aceh. Data atau capaian kegiatan yang disampaikan kementerian atau lembaga terkadang menjadi pertanyaan di daerah karena belum sepenuhnya teridentifikasi atau tidak sesuai dengan catatan Pemerintah Aceh.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan sekadar urusan teknis administrasi. Kualitas data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, hingga evaluasi program pemerintah. Jika data yang dipakai berbeda, kebijakan yang lahir pun berisiko melenceng dari kebutuhan warga.
Karena itu, pembangunan Satu Data tidak lagi berorientasi pada pembuatan sistem atau aplikasi baru. Pemerintah Aceh menilai yang lebih mendesak adalah membangun ekosistem data yang saling terhubung.
"Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung," tegas Nasir.
Instansi Diminta Pertegas Pemilik dan Pengelola Data
Forum yang diikuti puluhan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) selaku produsen data ini menghasilkan sejumlah arahan konkret. Setiap instansi diminta memperjelas siapa pemilik data, siapa yang memproduksi dan memperbaruinya, standar serta definisi yang digunakan, waktu pemutakhiran, mekanisme akses, hingga pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas data.
Perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Aceh juga turut hadir dalam forum tersebut. Implementasi kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Pemerintah Aceh telah mengarahkan Sekretaris Daerah untuk memantau langsung pengembangan program tersebut. Harapannya, pembenahan ini menghasilkan satu rujukan yang dapat dipercaya untuk mendukung kebijakan pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat.
Pesan Mualem dalam forum tersebut cukup jelas: banyaknya data tidak otomatis membuat kebijakan menjadi lebih baik jika pemerintah masih kesulitan menemukan data yang sama dan dapat dipercaya.
"Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat dan dapat dipercaya," demikian pesan Mualem.
