BANDA ACEH — Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana menilai penanganan dampak bencana ekologis di Aceh masih jauh dari selesai. Mereka mendesak pemerintah mempercepat proses pemulihan yang dinilai berjalan lambat dan belum menyentuh kebutuhan dasar warga terdampak.
Desakan ini disampaikan puluhan massa aksi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Jumat (14/8/2026). Mereka menyoroti sejumlah persoalan yang masih membelit, seperti banjir berulang, kerusakan infrastruktur, hingga terganggunya sumber ekonomi masyarakat di berbagai wilayah.
Banjir Berulang di Lima Kabupaten
Koordinator Lapangan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana, Ahmad Maulidin, mengungkapkan bahwa bencana ekologis yang melanda Sumatra belum berakhir. Kondisi ini tercermin dari masih terjadinya banjir di sejumlah daerah dalam beberapa bulan terakhir.
"Bencana ekologis Sumatra belum berakhir, bencana masih berlangsung hingga saat ini. Dalam beberapa bulan ini seperti di Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Utara masih banjir, bahkan kabar terbaru tadi malam di Aceh Barat Daya juga sedang banjir," ujar Ahmad di hadapan massa aksi.
Menurutnya, persoalan serupa juga terjadi di beberapa daerah lain di Pulau Sumatra, seperti Sumatera Utara, Tapanuli, dan Padang. Fenomena ini menandakan pemulihan kawasan terdampak harus dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar penanganan darurat yang sifatnya sementara.
Lumpur Tak Bersih, Sawah dan Kebun Terbengkalai
Ahmad memaparkan, kebutuhan dasar masyarakat hingga kini masih menjadi persoalan pelik. Pembersihan material lumpur dinilai tidak maksimal, sungai masih dangkal, dan lahan pertanian sebagai sumber ekonomi warga belum tertangani dengan baik.
"Hampir sembilan bulan bencana ekologis ini terjadi, tapi penanganannya bertahan di tempat. Pembersihan lumpur tidak maksimal, sungai masih dangkal, sawah dan kebun sebagai sumber ekonomi masyarakat belum tertangani, air bersih sulit," katanya.
Kondisi ini memaksa warga bertahan di tengah keterbatasan. Aktivitas ekonomi yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan belum pulih, sementara akses terhadap air bersih pun masih menjadi perjuangan harian.
Hunian Tetap Belum Ada, Sekolah Masih Berupa Tenda
Koalisi juga menyoroti pemulihan infrastruktur dan fasilitas publik yang berjalan lambat. Sebagian warga masih menunggu kepastian hunian tetap, sementara aktivitas pendidikan terpaksa berlangsung dengan fasilitas seadanya.
"Hunian sementara seadanya, hunian tetap belum ada, sekolah masih tenda, anak-anak masih menggunakan akses sling, jembatan dan jalan masih rusak," tegas Ahmad.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya menghambat proses pemulihan fisik, tetapi juga berdampak pada psikologis dan masa depan anak-anak yang terdampak bencana.
Pemulihan Harus Kembalikan Kehidupan Sosial dan Ekonomi
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Bencana meminta pemerintah memastikan pemulihan pascabencana berjalan lebih cepat dan terarah. Rehabilitasi yang dilakukan tidak boleh hanya menyelesaikan kerusakan fisik semata.
"Masyarakat membutuhkan kepastian agar dapat kembali menjalankan aktivitas secara normal setelah terdampak bencana ekologis yang berkepanjangan," pungkas Ahmad, menegaskan bahwa pemulihan harus mampu mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak secara utuh.
