BANDA ACEH — Perencanaan tata ruang untuk proyek infrastruktur berskala besar di Gampong Kopelma Darussalam, Banda Aceh, disebut terjebak dalam orientasi teknokratis-ekonomis semata. Dokumen rencana tapak atau site plan dari Program Strategis Nasional (PSN) dinilai digambarkan secara kaku melalui garis-garis koordinat, volume beton, dan target efisiensi anggaran di atas kertas meja birokrasi pusat.
Pemerhati sosial, Dek Din Syamsuddin, menilai pendekatan top-down ini kerap mengabaikan realitas di tingkat tapak, khususnya aspek sosial kemasyarakatan. Di kawasan yang dikenal sebagai pusat peradaban intelektual Serambi Mekkah itu, pengabaian dimensi sosiologis tidak hanya berpotensi merusak tatanan ruang akademik, tetapi juga mengancam ruang hidup serta denyut nadi ekonomi warga.
Reduksi Ruang Hidup Warga Menjadi Angka Koordinat
Kegagalan fundamental dalam penyusunan site plan PSN disebut-sebut bermula dari cara pandang perencana yang menganggap kawasan sebagai ruang kosong yang siap dibentuk ulang demi kepentingan makro. Pemukiman warga, pusat interaksi mahasiswa, hingga kantong-kantong UMKM lokal di Kopelma Darussalam sering kali hanya dilihat sebagai hambatan fisik dalam peta perencanaan, bukan sebagai ekosistem sosial yang hidup.
Proses penyusunan dokumen itu juga dinilai minim partisipasi publik yang bermakna. Warga gampong dan sivitas akademika baru dilibatkan pada tahap sosialisasi produk hukum yang sudah final, di mana ruang untuk me
