BANDA ACEH — Kerja sama internasional antara Pemerintah Kota Banda Aceh dan Kota Higashimatsushima, Jepang, kembali dilanjutkan. Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU dilakukan secara virtual dari Jakarta, disaksikan perwakilan Kemendagri, Pemerintah Aceh, Universitas Syiah Kuala (USK), serta JICA.
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menyebut perpanjangan kemitraan ini merupakan kelanjutan dari Letter of Intent (LOI) yang telah diteken saat kunjungannya ke Jepang pada April 2026. "Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kerja sama selama lima tahun ke depan dengan Higashimatsushima," ujarnya, Rabu (26/08/2026).
Belajar Pengelolaan Escape Building dari Jepang
Salah satu prioritas utama dalam kemitraan ini adalah penguatan ketangguhan masyarakat Banda Aceh dalam menghadapi bencana. Pemerintah kota akan mempelajari langsung pengelolaan escape building atau bangunan penyelamat yang telah diterapkan di Jepang.
Materi yang akan diadopsi mencakup penyediaan peralatan dan logistik untuk mendukung proses evakuasi. Pengalaman Higashimatsushima yang pernah dilanda tsunami pada 2011 menjadi referensi penting bagi Banda Aceh yang memiliki sejarah serupa.
Dorong UMKM dan Nelayan Adopsi Standar Kemasan Jepang
Di sektor ekonomi, kerja sama ini diarahkan untuk pemberdayaan nelayan dan pelaku UMKM. Pemerintah Banda Aceh ingin pelaku usaha lokal tidak hanya sekadar memproduksi barang, tetapi juga mampu bersaing dari segi tampilan produk.
"Untuk kelompok UMKM, dulunya hanya membuat produk dari Jepang. Ke depan, kita minta kalau bisa tentang packaging dan sebagainya, karena Jepang memang luar biasa packaging-nya," kata Illiza.
Selain itu, bidang pendidikan juga menjadi salah satu fokus dengan dibukanya peluang pertukaran pelajar dan program magang antara kedua kota.
Program Lanjutan Disusun Berdasarkan Asesmen JICA
Illiza menambahkan, program-program lanjutan akan disusun berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pihak Jepang, terutama JICA. Pemerintah Banda Aceh berharap kesepakatan ini tidak berhenti pada seremonial belaka, melainkan menghasilkan program konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kolaborasi ini juga mencakup pengelolaan lingkungan, kelautan, dan sektor pariwisata. Penandatanganan MoU melibatkan Wali Kota Banda Aceh, Wali Kota Higashimatsushima, serta pimpinan parlemen kedua kota.
