JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan kesiapan anggaran Rp2,2 triliun untuk merealisasikan program hunian tetap (huntap) bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana di Sumatra. Tiga provinsi yang menjadi prioritas adalah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa seluruh aspek teknis dan administratif telah rampung. Mulai dari kebijakan, desain bangunan, hingga tenaga pendukung di lapangan.
“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock presisi,” kata Maruarar dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RTM) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PKP menerapkan dua metode konstruksi yang berbeda. Teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatra Utara. Sementara itu, Sumatra Barat akan menggunakan bata interlock presisi.
Kedua teknologi ini dinilai sudah teruji dalam berbagai proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebelumnya. Pemerintah daerah juga telah menyiapkan lahan di masing-masing lokasi terdampak.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Kementerian PKP telah menyiagakan personel di tiga provinsi. Aceh mendapat alokasi terbanyak, yakni 57 orang, disusul Sumatra Utara 35 orang, dan Sumatra Barat 30 orang.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra menyebut, pembangunan huntap komunal menjadi tanggung jawab utama Kementerian PKP. Targetnya, sebanyak 2.603 unit huntap akan dibangun. Rinciannya, 1.103 unit di Sumatra Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatra Barat.
“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” ujar Tito.
Maruarar juga mengusulkan pelibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam program ini. Langkah itu diambil untuk memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai tata kelola yang baik dan tepat sasaran.
Selain pembangunan oleh Kementerian PKP, skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi juga terus berjalan. Pembangunan melalui skema in-situ sendiri dilaksanakan oleh BNPB.