BANDA ACEH — Partai Demokrat Aceh memasuki fase kritis menjelang Musyawarah Daerah (Musda) yang akan menentukan kepemimpinan baru. Hasil Pemilu Legislatif 2024 menunjukkan perolehan kursi Demokrat di DPRA menurun, sebuah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Dalam politik, angka itu berbicara tentang kepercayaan publik yang dititipkan melalui bilik suara.
Menuju Pemilu 2029, Demokrat Aceh berdiri di persimpangan: apakah akan terus kehilangan daya saing atau mampu membalikkan keadaan seperti kejayaan Pemilu 2009? Jawabannya, antara lain, bergantung pada kualitas kepemimpinan yang lahir dari Musda.
Penurunan Kursi DPRA Jadi Alarm bagi Demokrat Aceh
Pada Pemilu 2009, Demokrat Aceh tampil sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan, menempatkan kader-kadernya di DPRA. Masa itu menjadi puncak kepercayaan publik, didorong oleh figur nasional Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang membawa semangat bersih, cerdas, dan santun. Namun, capaian itu tidak bertahan. Pemilu 2024 memberikan alarm: kursi Demokrat di DPRA menyusut.
Menurut pengamat politik setempat, penurunan ini mencerminkan pergeseran persepsi publik terhadap integritas partai. "Reputasi adalah investasi jangka panjang. Begitu rusak, kemenangan elektoral biasanya ikut menjauh," ujar seorang akademisi yang enggan disebut namanya.
Dua Nama Calon Ketua: Sayuti Abubakar dan Nurdiansyah Alasta
Hingga saat ini, dua nama yang banyak diperbincangkan adalah Sayuti Abubakar dan Nurdiansyah Alasta. Keduanya dikabarkan telah mengantongi dukungan dari sejumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten/kota. Namun, di tengah dinamika tersebut, muncul kesan bahwa kedua figur itu belum sepenuhnya menghadirkan alternatif yang cukup luas bagi pemilik suara di tingkat DPC.
Dalam konteks ini, Musda seharusnya menjadi ajang untuk melahirkan pemimpin yang tidak sekadar memegang mandat organisasi, tetapi juga menjadi wajah yang ikut menentukan citra partai di mata publik. Ketua partai dengan kredibilitas tinggi bisa menambah legitimasi, sementara calon yang membawa persoalan reputasi justru akan menguras energi partai untuk menjelaskan figur pemimpin ketimbang memperjuangkan gagasan politik.
Warisan SBY dan Tantangan Kaderisasi
Demokrat Aceh pernah memiliki tokoh-tokoh seperti T. Rifky Harsya, Mawardi Nurdin, Amir Helmi, dan Yunus Ilyas. Mereka dianggap mewakili watak politik yang melekat dengan identitas partai. Namun, warisan yang lebih penting bukanlah nama, melainkan nilai: bagaimana kekuasaan diperlakukan, organisasi dijaga, dan perbedaan dikelola tanpa merobohkan rumah sendiri.
Kritik yang muncul belakangan ini menyoroti bahwa kaderisasi partai belum berjalan optimal. Ambisi individual kerap mendahului pengorbanan terhadap organisasi. Jika hal ini terus berlangsung, Demokrat Aceh berisiko kehilangan arah dan terus terperosok dalam penurunan elektoral.
Apa yang Diharapkan dari Musda Demokrat Aceh?
Musda seharusnya tidak dipandang sebagai sekadar ritual pergantian ketua. Ia adalah momentum untuk menentukan ke mana partai akan dibawa. Pemimpin baru diharapkan mampu mengembalikan spirit kepercayaan publik yang pernah diraih pada era SBY. Tanpa itu, Demokrat Aceh hanya akan menjadi cerita masa lalu, bukan kekuatan politik yang relevan di masa depan.
Partai politik hidup dari kepercayaan. Maka, setiap keputusan yang diambil dalam Musda akan menentukan apakah Demokrat Aceh mampu bangkit atau justru semakin tenggelam dalam persaingan menuju Pemilu 2029.
