MEULABOH — Rencana penganggaran dana hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Barat kepada KONI tahun 2027 senilai Rp3,7 miliar mendapat tentangan keras dari Fraksi PAN DPRK setempat. Juru Bicara Fraksi PAN, Ramli, menilai usulan tersebut tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digalakkan pemerintah pusat.
“Terkait rencana penganggaran dana hibah Pemkab kepada KONI Aceh Barat tahun 2027 sebesar Rp3,7 miliar, hemat kami kebijakan tersebut dapat ditinjau ulang secara arif dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai aspek kelayakan dan kemungkinan, karena tidak sebanding dengan bantuan hibah tahun-tahun sebelumnya,” kata Ramli, Senin (10/08/2026).
Kebijakan Efisiensi Pusat Jadi Pertimbangan Utama
Ramli mengingatkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memastikan kelanjutan kebijakan efisiensi dan refocusing anggaran hingga 2027. Menurutnya, Pemkab Aceh Barat tidak bisa mengabaikan arahan tersebut di tengah kondisi fiskal yang menuntut prioritas ketat.
Fraksi PAN menilai besaran hibah untuk KONI yang mencapai miliaran rupiah itu berpotensi menimbulkan kecemburuan di tengah masyarakat. Hal ini terutama jika dibandingkan dengan alokasi bantuan untuk lembaga sosial keagamaan, seperti dayah dan pesantren, yang kerap mengalami kesulitan anggaran operasional.
Prioritas Perbaikan Jalan Rusak Akibat Banjir Bandang
Fraksi PAN menyoroti kondisi infrastruktur daerah yang masih memprihatinkan pascabencana. Kerusakan badan jalan terjadi hampir di seluruh ruas jalan kabupaten yang menghubungkan pusat kota dengan kecamatan, sehingga aktivitas warga dan distribusi logistik terganggu.
“Pemkab Aceh Barat saat ini membutuhkan alokasi anggaran yang relatif besar, terutama untuk pemulihan infrastruktur, sarana, dan prasarana daerah yang terdampak bencana banjir bandang,” ujarnya.
Program pemulihan infrastruktur dinilai jauh lebih penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti. Perbaikan jalan dianggap berdampak langsung pada keamanan dan kenyamanan masyarakat sebagai pengguna jalan, dibandingkan dengan hibah untuk kegiatan olahraga.
Kekhawatiran Ketimpangan dengan Lembaga Keagamaan
Fraksi PAN juga mengingatkan adanya potensi ketimpangan jika hibah Rp3,7 miliar tersebut direalisasikan. Ramli menyebut kondisi ini dapat menimbulkan kesenjangan dengan lembaga sosial keagamaan lainnya, seperti pesantren atau dayah.
“Satu sisi mereka wajib menyelenggarakan pengajian sesuai jenjang pendidikan, namun pada sisi lain mereka kesulitan anggaran. Meskipun mereka tidak meminta bantuan hibah setiap tahun, namun perhatian yang sama juga sangat diharapkan dalam rangka peningkatan penegakan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak eksekutif maupun pengurus KONI Aceh Barat terkait penolakan fraksi tersebut. Keputusan akhir mengenai besaran hibah akan ditentukan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) mendatang.
