BANDA ACEH — Dua momentum bersejarah hadir berdekatan di bulan Agustus 2026: peringatan 21 tahun perdamaian Aceh dan perayaan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini layak menjadi bahan refleksi, bukan sekadar seremoni tahunan. Pertanyaan mendasarnya sederhana: apa yang sudah diberikan perdamaian kepada rakyat Aceh dalam dua dekade terakhir?
Perdamaian yang ditandatangani melalui MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 memang berhasil menghentikan konflik bersenjata yang berlangsung hampir tiga dekade. Senjata digantikan dialog, dan ruang politik terbuka bagi semua pihak. Namun, makna damai baru terasa utuh ketika rakyat hidup lebih aman, adil, dan sejahtera.
Angka Kemiskinan dan Pengangguran yang Masih Menghantui
Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip dalam tulisan berjudul "21 Tahun Damai, 81 Tahun Merdeka" karya Imran, S.E., M.S.M., menunjukkan pekerjaan rumah yang belum tuntas. Pada September 2025, kemiskinan Aceh tercatat 12,22 persen atau sekitar 703 ribu orang. Angka ini lebih parah di perdesaan yang mencapai 14,51 persen.
Dari sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka pada November 2025 berada di angka 5,60 persen. Lebih memprihatinkan lagi, sekitar 63,80 persen pekerja Aceh menggantungkan hidup di sektor informal.
Di balik angka-angka tersebut ada realita yang dihadapi warga setiap hari. Keluarga berjuang memenuhi kebutuhan pokok, petani menghadapi ketidakpastian harga dan iklim, nelayan kesulitan mengakses pasar, serta anak muda yang mempertanyakan masa depan mereka di kampung halaman.
Dari Peace Building Menuju Resilience Building
Setelah 21 tahun berdamai, Aceh dinilai membutuhkan babak baru: membangun masyarakat yang tangguh atau resilience building. Ketangguhan ini bukan sekadar kemampuan bertahan saat krisis datang, melainkan mampu beradaptasi, bangkit, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik.
Artinya, petani dan nelayan harus mendapat akses terhadap pasar, teknologi, dan pembiayaan. Anak-anak memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak. Perempuan memiliki kesempatan ekonomi, dan generasi muda mendapat pekerjaan serta ruang berinovasi. Ketangguhan juga berarti korban konflik mendapatkan pemulihan atas hak-haknya.
Merawat Perdamaian dengan Mengukur Kesejahteraan
Keberhasilan perdamaian tidak bisa hanya dihitung dari berapa tahun Aceh bebas dari konflik bersenjata. Ukuran yang lebih penting justru ada dalam kehidupan sehari-hari: apakah pendapatan keluarga meningkat, apakah anak-anak memperoleh pendidikan lebih baik, dan apakah petani serta nelayan memiliki masa depan yang pasti.
Jika jawabannya semakin banyak "ya", maka buah nyata perdamaian mulai terlihat. Sebaliknya, jika masih banyak jawaban "belum", perjalanan Aceh jelas belum selesai. Peace dividend tidak boleh berhenti sebagai istilah dalam dokumen perencanaan atau jargon dalam forum resmi.
Perdamaian harus terasa di dapur rumah tangga, di sekolah, di sawah, di laut, dan di desa-desa. Momentum 21 tahun Damai Aceh dan 81 tahun Kemerdekaan Indonesia adalah waktu yang tepat untuk mengukur pekerjaan yang belum selesai, sekaligus menegaskan bahwa luka sejarah bisa diubah menjadi pembelajaran dan pembangunan menuju ketangguhan.
