BANDA ACEH — Wakil Ketua DPRA Salihin menilai kondisi jalan di Enang-Enang sudah sangat memprihatinkan. Masyarakat setempat bahkan terpaksa bergotong royong membangun akses jalan alternatif secara swadaya agar aktivitas ekonomi dan distribusi hasil pertanian tetap berjalan.
“Kalau masyarakat sampai harus membangun akses jalan sendiri agar aktivitas tetap berjalan, itu menunjukkan ada persoalan serius dalam pelayanan publik. Menteri PU harus mencopot Kepala BPJN Aceh dan menunjuk pejabat yang lebih mampu menjalankan amanah,” kata Salihin kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Aspirasi Sudah Disampaikan Sejak Lama
Salihin mengungkapkan, dirinya bersama Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Aceh II, Haji Ruslan Daud, telah lebih dulu menyampaikan aspirasi warga kepada Kementerian PU dan BPJN Aceh. Namun, hingga persoalan ini menjadi sorotan publik, tidak ada respons berarti dari pemerintah.
“Kami sudah lebih dulu menyampaikan kondisi di lapangan. Artinya, pemerintah sebenarnya sudah mengetahui persoalan ini jauh sebelum menjadi perhatian publik,” ujarnya.
Menurut Salihin, lambannya respons ini menimbulkan kesan adanya pembiaran. Ia menegaskan, polemik tidak akan sebesar sekarang jika aspirasi masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat sejak awal.
Jalur Strategis Urat Nadi Ekonomi Gayo
Kawasan Aceh Tengah dan Bener Meriah merupakan jalur strategis yang menghubungkan wilayah pantai utara dengan dataran tinggi Gayo. Jalan ini menjadi urat nadi distribusi hasil pertanian, perdagangan, pelayanan kesehatan, dan mobilitas warga.
Salihin menambahkan, bencana banjir dan longsor yang beberapa kali melanda seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur. Kecepatan memulihkan akses jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
“Rakyat membutuhkan solusi, bukan alasan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah jalan yang bisa dilalui dengan aman agar aktivitas ekonomi kembali normal. Negara harus hadir melalui pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Penjelasan BPJN Dinilai Tak Menjawab Substansi
Sebelumnya, Plt. Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, menyatakan bahwa penanganan permanen jalan dan jembatan Enang-Enang telah diprogramkan. Ia juga meminta maaf atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai akses di kawasan tersebut.
Namun, penjelasan itu dinilai Salihin belum menjawab substansi persoalan. Yang diharapkan masyarakat bukan sekadar penjelasan teknis, melainkan percepatan penanganan infrastruktur agar akses transportasi segera pulih.
“Kalau orientasinya benar-benar pada kepentingan masyarakat, maka yang harus didahulukan adalah bagaimana akses itu bisa segera dipulihkan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan. Rakyat tidak boleh terus hidup dalam ketidakpastian,” ujarnya.
Desakan untuk Menteri PU
Di akhir keterangannya, Salihin menegaskan bahwa desakan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah hadir melalui pelayanan infrastruktur yang cepat dan responsif.
“Yang kami perjuangkan bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat untuk memperoleh akses jalan yang layak, aman, dan menjadi tanggung jawab negara. Saya berharap Menteri PU mengambil keputusan terbaik demi kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.
