SINGKIL — Tujuh dapur pengolahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Singkil masih belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Padahal, sertifikat ini menjadi jaminan utama bahwa hidangan yang disajikan untuk anak sekolah bebas dari kontaminasi dan layak konsumsi.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Aceh Singkil, Fadrik Eraliesa, menyebutkan dari total 17 dapur SPPG yang beroperasi, baru 10 dapur yang dinyatakan laik higiene sanitasi. Sisanya masih dalam proses pemenuhan rekomendasi teknis.
Apa Kendala Dapur MBG Belum Miliki SLHS?
Fadrik menjelaskan, hambatan utama yang dihadapi sejumlah dapur adalah belum terpenuhinya syarat uji laboratorium terhadap sampel makanan dan minuman. Selain itu, ada juga dapur yang belum lolos tahap Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) yang dilakukan petugas sanitasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan pihak SPPG dan juga mitra untuk setiap minggunya melakukan follow up tentang progres tindak lanjut rekomendasi tentang persiapan dan syarat untuk menuju SLHS tersebut,” ujar Fadrik, Senin (7/9/2026).
Pengawasan Rutin Digencarkan Setiap Pekan
Untuk memastikan target kepemilikan SLHS segera tuntas, Dinkes tidak hanya menunggu laporan. Setiap pekan, tim kesehatan lingkungan turun memantau perkembangan perbaikan di masing-masing dapur SPPG yang masih bermasalah.
Pendampingan ini dilakukan menyusul instruksi pemerintah pusat agar seluruh dapur MBG di Indonesia memenuhi standar higiene sanitasi paling lambat sebelum akhir tahun anggaran. Di Aceh Singkil, mayoritas dapur melayani kebutuhan makan siang bagi pelajar di puluhan sekolah dasar dan menengah pertama.
SLHS Kunci Cegah Keracunan Massal di Sekolah
Kepemilikan SLHS menjadi salah satu indikator penting dalam pengawasan keamanan pangan. Dengan adanya sertifikat ini, Dinkes memastikan proses pengolahan mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, hingga penyajian telah mengikuti prosedur yang benar.
Dinkes menegaskan bahwa administrasi perizinan ini bukan sekadar formalitas. Sertifikat tersebut menjadi bukti bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan fasilitas, kesehatan personel pengolah makanan, serta pengendalian hama dan vektor penyakit.
Fadrik menambahkan, pihaknya menargetkan seluruh dapur yang beroperasi dapat mengantongi SLHS dalam waktu dekat. “Hingga saat ini masih ada terdapat beberapa dapur MBG yang belum mengantongi dan memiliki SLHS,” tambahnya.
Ke depannya, Dinkes akan memperketat pengawasan pada dapur yang belum lolos IKL dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang lebih konkret. Jika dalam batas waktu tertentu tidak ada progres, bukan tidak mungkin rekomendasi penghentian operasional sementara akan diberikan demi keselamatan siswa.
