BANDA ACEH — Kementerian UMKM menggelontorkan anggaran Rp350,21 miliar sepanjang 2026 untuk memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang porak-poranda diterjang bencana di Aceh. Sebanyak 113.292 pelaku usaha mikro menjadi sasaran utama program yang terbagi dalam empat klaster: rehabilitasi usaha, pengadaan alat produksi, pemberdayaan, dan layanan Klinik UMKM Bangkit.
Skema ini dirancang bukan sekadar menyuntik modal. Sekretaris Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, M. Makhrisyafrisal, menegaskan pendampingan berkelanjutan menjadi kunci agar usaha yang terdampak bencana bisa bangkit kembali dan produktif.
Bantuan Presiden Rp3 Juta per Pelaku Usaha Mikro
Porsi terbesar anggaran, yakni Rp340,63 miliar, dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro. Setiap pelaku usaha mikro yang terdaftar akan menerima dana Rp3 juta untuk memulihkan aktivitas ekonomi pascabencana.
“Dukungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan pengusaha UMKM yang terdampak bencana dapat kembali menjalankan usahanya. Kami tidak hanya memberikan bantuan untuk pemulihan sarana dan prasarana produksi, tetapi juga pendampingan agar usaha mereka produktif,” kata Makhrisyafrisal dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Mesin Distilasi Nilam dan Produksi Bata Ringan Disiapkan
Selain bantuan tunai, Kementerian UMKM mengalokasikan Rp2,6 miliar untuk pengadaan alat produksi. Anggaran itu digunakan untuk memperbaiki satu rumah produksi bersama komoditas nilam yang rusak akibat bencana, serta membeli mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.
“Ketersediaan fasilitas dan peralatan produksi yang memadai diharapkan membuat pengusaha UMKM kembali menghasilkan produk secara optimal,” ujarnya.
5.312 Pelaku UMKM Ikut Program Pemberdayaan
Kementerian juga menyiapkan Rp4,81 miliar untuk program pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pelaku UMKM dan wirausaha. Cakupan program meliputi pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas wirausaha terdampak bencana, hingga perluasan akses pasar.
Di sisi lain, Rp2,16 miliar digelontorkan untuk menghadirkan layanan Klinik UMKM Bangkit di lima wilayah: Kabupaten Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Kota Banda Aceh. Klinik ini menjadi ruang konsultasi dan fasilitasi bagi pelaku UMKM selama proses pemulihan usaha berlangsung.
Pemda Diminta Aktif Verifikasi Data Penerima
Makhrisyafrisal menekankan peran pemerintah daerah sangat menentukan dalam proses identifikasi, pendataan, verifikasi, dan pengusulan UMKM terdampak bencana. Data yang akurat dari pemda menjadi syarat agar bantuan tepat sasaran.
“Data dan usulan dari pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada UMKM dan harus sesuai dengan kriteria dan kondisi di lapangan,” katanya.
Ia berharap seluruh dukungan ini mampu membawa pelaku UMKM terdampak bencana di Aceh kembali beraktivitas normal dan segera memulihkan usahanya.
